“Berdasarkan informasi, ternyata rekam jejak kontraktor juga diduga bermasalah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),†katanya.
Oleh sebab itu, sambung Sona, berbagai elemen masyarakat Bogor yang tergabung dalam aliansi ini mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, audit, investigasi dan memeriksa sejumlah pihak terkait.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari proses penganggaran oleh DPRD, Pemkot Bogor hingga pelaksanaan pembangunan. Kami juga meminta pertanggungjawaban Sekda dan Walikota Bogor selaku penanggungjawab utama dalam seluruh proses pembangunan di Pemerintahan Kota Bogor,†pungkasnya. (Adit)
============================================================
============================================================
============================================================
