CIBINONG TODAY – Tak menjadi prioritas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat melalui anggota DPR RI perwakilan Bogor, dalam waktu dekat untuk membicarakan perihal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, rencana silaturahmi bersama dengan anggota Komisi II DPR RI Dapil Bogor itu, merupakan perintah yang sudah dilayangkan Bupati Ade Yasin kepada dirinya.
“Ibu Bupati sudah memerintahkan kepada kami untuk silaturahmi juga dengan anggota DPR RI termasuk dengan DPRD Jawa Barat kaitan dengan DOB Bogor Barat salah satunya,” kata Burhan, Jumat (15/11/2019).
Ia pun memastikan, meski moratorium DOB belum jelas kapan dicabut oleh pemerintah pusat, Pemkab Bogor tetap akan menganggarkannya sebagai bentuk persiapan.
Kata Burhan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang saat ini sedang dikaji DPRD, Pemkab Bogor menganggarkan sebesar Rp41 miliar untuk persiapan pemekaran DOB Bogor Barat.
“Sekitar Rp41 miliar. Rp40 miliar untuk pembebasan lahan dan sisanya untuk biaya analisa. Karena dalam analisis PAD nya itu berubah dan itu harus di verifikasi ulang juga berdasarkan jumlah penduduk, SDM termasuk infrastrukturnya,” jelas Burhan.
Ia pun mengaku menyadari bahwasannya pembentukan DOB sangat menguras anggaran. Bahkan, dari informasi yang didapat, ada sekitar 300 daerah yang mengajukan pemekaran. Dimana dari hitung-hitungan kasar, satu daerah yang mengajukan sedikitnya membutuhkan anggaran hingga Rp500 miliar.
Namun, Burhan menilai, pemerintah pusat harus bisa objektif melihat daerah mana yang memang lebih membutuhkan percepatan pembangunan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
“Sudah kita tekankan, pemekaran Bogor Barat itu merupakan kebutuhan. Ya misal ada banyak yang mengajukan pemekaran, saya rasa pemerintah pusat harus selektif. Karena Kabupaten Bogor memang sudah saatnya mekar,” jelas Burhan. (Firdaus)
Bagi Halaman
