CIBINONG TODAY – Tim Teknis Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru (DOB), PT Citra Bintang Mataram,
Dwi Huntoro menyebut, ada enam daerah di Jawa Barat yang mengajukan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB. Diantaranya, Kabupaten Bogor, Cianjur Selatan, Sukabumi, Garut Selatan, Indramayu dan Bekasi.
Namun menurut Dwi, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang paling urgen untuk dimekarkan karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak mencapai 5,8 juta jiwa. Meski dua daerah lain seperti Sukabumi dan Garut juga masuk ke dalam Amanat Presiden (Ampres).
“Kalau melihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah tentu Kabupaten Bogor ini sangat urgen untuk dimekarkan dan layak diprioritaskan,” jelas Dwi kepada wartawan.
Sementara, pembentukan DOB Bogor Barat sendiri bisa dilaksanakan jika Presiden Joko Widodo mencabut moratorium DOB yang kini menjadi hambatan untuk pemekaran wilayah tersebut.
Meski menyadari akan hal itu,
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor menegaskan Pemkab Bogor tetap menganggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 untuk pembentukan DOB Bogor Barat sebesar Rp41 miliar.
Dimana Rp40 miliar akan digunakan untuk pembebasan lahan. Sedangkan Rp1 miliar digunakan untuk biaya analisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika pemekaran terwujud.
“Meski moratorium, kita tetap sambil melengkapi. Sehingga nanti, kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya. Tentu banyak yang harus kita lakukan. Yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota,” ungkap Burhan.
Di samping itu, Burhan menyebut pertemuan tersebut secara umum membahas soal aspek kewilayahan. Mulai dari potensi wilayah hingga Pendapatan Asli Daerah.
“Mereka adalah konsultan berpengalaman, yang dihayer Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengecek kekurangan administrasi kita,” katanya.
Secara garis besar, Burhan menilai pertemuan tersebut berlangsung baik. Bahkan konsultan asal Yogyakarta itu, sempat memberikan penilaian positif, atas apa yang sudah dilakukan Pemkab Bogor.
Meski begitu, pihak konsultan juga sempat memberikan sejumlah arahan, terkait apa-apa yang mesti dilengkapi dan diperbaharui. Seperti data kependudukan dan lain sebagainya.
“Alhamdulillah semuanya lancar. Garis besarnya sampai hari ini, konsultan positif dalam melihat persiapan kita. Apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan terkait kekurangannya tentu akan kita lengkapi. Mereka juga akan membuatkan rekomendasi kepada Pak Gubernur, dan semoga kita menjadi prioritas di Jawa Barat khususnya,” jelas Burhan. (Firdaus)
Bagi Halaman
