BANGKOK TODAY – Tingkat kabut asap yang tidak sehat telah mencekik Bangkok  selama lebih dari sepekan, hal itu membuat penduduk ibu kota Thailand menggerutu, terkait tidak efektifnya langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
Dilansir dari ABC News, Selasa (21/1/2020), Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Polusi, Pralong Damrongthai, menjelaskan bahwa krisis kabut asap di Bangkok dihasilkan dari udara yang masih bersih dan debu ultrafine (debu halus) yang berlebihan yang berasal dari emisi kendaraan dan aktivitas lainnya.
Ketika kabut tebal menyelimuti kota pada hari Senin, tingkat polusi melonjak hingga 95 mikrogram per meter kubik partikel PM 2,5 pada siang hari di beberapa daerah.
Partikel tersebut cukup kecil untuk menembus dalam ke paru-paru, yang dapat menyebabkan masalah asma bronkial jangka pendek maupun masalah kesehatan jangka panjang yang serius.
Tingkat polusi di Bangkok digambarkan sebagai tingkat yang sangat tidak sehat karena level maksimum yang dianggap aman oleh pemerintah adalah 50 mikrogram per meter kubik partikel PM 2,5.
Warga Bangkok Frustasi
Dengan kurangnya kemajuan pemerintah dalam memperbaiki situasi, warga Bangkok menjadi frustrasi. Sebuah survei oleh Institut Nasional untuk Administrasi Pembangunan yang dirilis pada hari Minggu menunjukkan 81% dari 1.256 penduduk setuju bahwa pemerintah tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Hanya 2,7% responden yang menyetujui upaya pemerintah.
Departemen pengendalian polusi mengeluarkan rencana aksi nasional setebal 52 halaman pada Oktober untuk memerangi masalah polusi debu, dan rencana tersebut sebagian besar mencakup pedoman untuk lembaga pemerintah, tetapi juga membahas kemungkinan tindakan pencegahan dan cara untuk mengukur polutan.
Pembakaran ladang disebut sebagai alasan utama kabut asap menyelimuti di luar Bangkok, dengan beberapa provinsi di wilayah tengah dan utara Thailand juga diselimuti kabut asap.
Perwakilan dari kelompok lingkungan Greenpeace, Tara Buakamsri, mengatakan bahwa situasi saat ini menunjukkan strategi pemerintah gagal.
“Mereka mungkin berpikir bahwa situasinya hanya terjadi beberapa hari atau beberapa minggu lalu kemudian hilang. Oleh karena itu, tidak ada langkah konkret atau langkah jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah,” katanya. seperti yang dikutip Liputan6.com (Viana/pkl/net)
Bagi Halaman
