CIBINONG TODAY – Para pejabat di Kabupaten Bogor termasuk anggota DPRD yang berasal dari dapil wilayah barat, akan ikut berpindah mengikuti rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat.
Pindahnya para pejabat tersebut untuk menunjang kebutuhan tenaga dalam menjalankan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bogor Barat jika wilayah tersebut mekar.
Menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, peralihan para pejabat termasuk DPRD merupakan hal yang sangat penting.
“Penataan administrasi itu yang penting. Terlebih juga beberapa PNS yang bekerja di sana (barat-red) itu diambil dari sini, termasuk dewannya juga yang dari dapil barat juga ke barat,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin.
Untuk saat ini, rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat sendiri sudah melalui tahapan persetujuan penandatanganan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Kendati demikian, hingga saat Pemkab Bogor belum mendapatkan sinyal kapan moratorium DOB yang menjadi batu sandungan utama pembentukan wilayah tersebut, dicabut oleh Presiden RI.
“Sampai saat ini belum denger dicabut (moratoriuk-red). Tapi kita dorong terus sampai Jabar jadi prioritas,” ungkap Ade Yasin.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi kebutuhan. Karena untuk mendekatkan diri melayani masyarakat mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor.
“Pada dasarnya, pemekaran adalah kebutuhan, agar pelayanan berjalan maksimal kepada masyarakat,” kata Rudy.
Ia pun berharap penandatanganan persetujuan yang telah dilakukan antara DPRD dengan Pemkab Bogor tersebut menghasilkan percepatan dicabutnya moratorium DOB oleh Presiden.
“Ya harusnya ini menjadi pertimbangan Presiden agar segera mencabut moratorium DOB tersebut,” tandas Politisi Gerindra itu. (Mam)
Bagi Halaman
