CIBINONG TODAY – Mimpi Kabupaten Bogor untuk memiliki dan menjadikan Landasan Udara (Lanud) Atang Sendjaja (ATS) sebagai bandara komersil, disorot Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna.
Yayat menilai, banyak sekali yang harus dipertimbangkan Kabupaten Bogor sebelum ambisi tersebut diwujudkan.
Pertama, kata Yayat, membangun bandara komersil bukanlah sekedar membangun. Tapi harus dilihat ada tidaknya pasar untuk memenuhi target pendapatan di bandara tersebut.
Kalau jumlah penerbangan kurang dari target yang dipasang, ia menilai
pemerintah akan memaksa semua aparat dari eselon tiga dan empat itu untuk pergi dinas luar untuk mencukupi target tersebut.
“Menurut saya itu yang akan terjadi.
Tapi harus dilihat juga, sebesar apa intervensi APBD nya. Bisa menutupi kerugian maskapai atau tidak. Lalu paling jauh penerbangan itu kemana,” kata Yayat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, Rabu (29/1/2020).
Kedua, Yayat menyebut bagaimana Pemkab Bogor membangun hubungan kerjasama dengan TNI AU mengingat Lanud ATS merupakan milik TNI. Sebab, sejauh ini ATS adalah bandara khusus helikopter bukan lah bandara komersil.
Lanjutnya, pembangunan bandara komersil di Kabupaten Bogor juga akan bersinggungan dengan Bandara Cikembar di Sukabumi yang dimana potensi pengembangan bandara di wilayah sana jauh lebih memberikan jaminan.
“Kalau di Cikembar Sukabumi bisa di bilang ada potensi wisata disana apalagi dekat dengan jalan tol. Nah untuk di Bogor itu mau seperti apa. Karena untuk
membangun pertumbuhan maka harus ada kajian. Nah domain terbesar nya itu nanti dari mana,” tutur Yayat.
Selain itu, ia mengatakan bahwa Pemkab Bogor juga harus memikirkan persoalan biaya membayar tiket jika bandara tersebut komersil. Persoalan tersebut menurutnya juga harus dipertimbangkan. Karena tiketnya akan menjadi tiket khusus
Yayat pun mengaku ada kekhawatiran kegagalan jika Lanud ATS dibangun menjadi bandara komersil. Karena sudah ada contoh kegagalan nyata, yakni Bandara Kertajati, Majalengka yang sepi tak ada pasarnya.
“Untuk membangun bandar itu oke-oke saja. Tidak masalah. Tapi pengelolaannya harus jelas. Mau sama siapa. Lalu prosesnya seperti apa. Anggarannya dari mana. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai mengulang seperti Bandara Kertajati,” tegas Yayat. (Firdaus)
Bagi Halaman
