JAKARTA TODAY – Masalah penanggulangan kemiskinan dan stunting menjadi perhatian Wapres Ma’ruf Amin agar segera diselesaikan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui penanggulangan yang kini dilakukan belum tepat sasaran.
“Jadi penyusunan kebijakan terhadap berbagai masalah yang tadi itu termasuk belum terlalu tepat sasarannya target yang menjadi arah dari penanganan masalah penanggulangan kemiskinan dan stunting itu,” ujar Muhadjir, Selasa (11/2/2020).
Oleh karena itu, dia mengatakan akan mengevaluasi menyeluruh terkait penanganan kemiskinan dan stunting.
“Kesimpulannya kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kemudian membuat policy adjustment,” ujarnya.
Salah satu masalah yang mendasar menurutnya adalah data kemiskinan dan stunting. Ke depan, permasalahan data itu akan ditangani sehingga anggaran yang digelontorkan tepat sasaran.
Hal tersebut juga selaras dengan pembangunan satu data Indonesia sesuai dengan Perpres No 39 Tahun 2019.
“Leading sektor adalah bapak Kepala Bappenas dan ini nanti adalah satu data Indonesia, itu terutama data kemiskinan, stunting, itu bisa jadi satu. Maka kami akan bisa menyelesaikan masalah lebih sistemik, targetnya juga lebih terukur dan seterusnya,” ucap Muhadjir.
Sistem data tunggal, menurut Muhadjir, akan diperbarui secara berkala kementerian/lembaga terkait. Sehingga tak ada lagi tumpang tindih data sehingga penanganannya tepat sasaran.
“Pemutakhiran data tetap dari BPS, kemudian data kemiskinan kan di Kemensos. Sehingga nanti Kemensos-lah yang harus selalu mengupdate, memutakhirkan data, dan itu memang harus terus menerus, nanti Pak Mensos bisa menjelaskan,” ungkap Muhadjir.
Sejalan dengan Muhadjir, Mensos Juliari Batubara menyebut data di kementeriannya akan terus memperbaharui setiap tiga bulan. Pembaharuan data, kata dia, memerlukan bantuan dari pihak kepala daerah agar mendukung proses pendataan di lapangan.
Ke depan, Juliari berharap data penerima bantuan memang sesuai. Sehingga bantuan dapat tepat sasaran.
“Jadi memang di rapat kami minta bantuan kerja sama dari pak Mendagri, agar pak Mendagri bisa langsung berinteraksi dengan kepala daerah khususnya di tingkat 2. Karena masih banyak juga daerah yang memang tidak rajin update data. Tapi kami lakukan update data terus, ditambah tahun ini juga ada survei atau sensus penduduk,” kata Juliari. (net)
Bagi Halaman
