Awas Dana Bansos di Potong Oknum RT?

DEPOK TODAY – Pemerintah Kota Depok dibuat pusing dengan adanya sejumlah oknum ketua RT yang memotong bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Dari informasi yang telah beredar bahwa di sejumlah RT wilayah Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas terdapat pemotongan bansos oleh oknum tersebut. Hasilnya, beberapa warga yang menerima bansos dari pemkot depok tersebut membenarkan tentang apa yang telah dialaminya. Diketahui menurut salah seorang penerima bansos yang tidak mau disebutkan identitasnya tersebut menjelaskan, pemotongan terjadi dalam beberapa metode. Pertama, ada sejumlah oknum ketua RT yang dengan tiba tiba langsung memotong bansos yang diberikan. Ada yang meminta dengan memaksa, ada juga yang berbahasa dengan sukarela. “Kalau saya sih, dapat bansos tanpa pemberitahuan senilai Rp. 200 ribu,” kata dia, Senin(20/04/2020). Hal senada juga di ungkapkan AF, warga RT 05 RW 06 di kelurahan dan kecamatan yang sama. Sebagai salah satu penerima bansos, AF mengatakan pemotongan langsung dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Uang sejumlah Rp. 25 ribu langsung terpotong saat dana diberikan. “Ya saya tidak tahu apa-apa, tahunya saya terima uang Rp. 225 ribu,” jelas AF. AF juga menjelaskan masih banyak penerima bansos di lain RT yang mengalami hal serupa. Rata-rata potongan bansos berkisar 25-50 ribu rupiah. Meski mengaku keberatan, AF mengaku tidak bisa berbuat banyak. Selain takut dimusuhi warga lainnya, AF juga tidak mengetahui mekanisme penerimaan bansos secara pasti. “Yah saya mah apa atuh, dikasih saja udah alhamdulillah, bisa buat mengganti dagangan saya yang tidak laku akibat virus corona ini,” papar AF. Seperti diketahui, Pemkot Depok telah menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19, khususnya dampak ekonomi. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan penghasilan harian kini meronta, akibat minimnya pemasukan. Bansos dari Pemkot Depok diketahui berjumlah senilai Rp. 250 ribu, dan diberikan berdasarkan kriteria yang dibuat pemerintah. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana hingga saat ini belum memberikan komentar apa-apa terkait adanya hal tersebut. Terpisah, Ketua RT 04 RW 12 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Asep mengakui bantuan yang diberikan Pemkot Depok belum dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Hal itu dikatakan Asep menyusul minimnya jumlah data masyarakat yang dierima Pemkot Depok lewat Dinas Sosial (Dinsos). Akhirnya kata Asep, bantuan tidak merata. “Keluarga yang diprioritaskan mendapat bantuan malah ga diterima Pemerintah Kota Depok, sedangkan yang bukan prioritas di acc, kan saya jadi bingung,” tutur Asep. Asep mengatakan, pihaknya telah mengajukan 60 Kartu Keluarga (KK) untuk mendapat bansos, namun yang diterima hanya 13. “Kami juga mengajukan bantuan kepada Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) untuk seluruh Kartu Keluarga (KK) yang ada, tapi semuanya ditolak. Ya bingung mau gimana lagi,” tutur Asep. Asep menilai, akibat kurangnya pengawasan dari Pemkot Depok lewat Dinsos, penerima jadi tidak beraturan. “Yang benar-benar membutuhkan bantuan malah terlewat, sedangkan yang bukan prioritas malah dapat bantuan,” tandasnya. Sementara itu, tim dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya Minggu (19/4/2020) tampak mendatangi Kantor Kelurahan Mampang, Pancoran Mas untuk menyelidiki dugaan tentang adanya korupsi kecil yang dilakukan diduga dilakukan beberapa oknum Ketua RT. Seluruh Ketua RT dibawah RW 06 Kelurahan Mampang tampak hadir memenuhi undangan dari Ditkrimsus Polda, didampingi Lurah Mampang Andi Amin. Polisi hanya meminta klarifikasi dari para Ketua RT terkait keluhan adanya pemotongan bansos yang mengorbankan masyarakat. Dihubungi terpisah, ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Marsan membenarkan pemanggilan seluruh Ketua RT di RW 06 oleh polisi. Namun Marsan membantah terkait adanya dana yang disunat oleh beberapa Ketua RT. Marsan mengatakan Ketua RT memotong anggaran bansos untuk dibuatkan subsidi silang yang akan diberikan kepada warga prioritas yang tidak mendapat bantuan. “Rencananya potongan tersebut akam diberikan kepada warga prioritas yang tidak mendapat bantuan mas,” kata Marsan. (Areinta) Bagi Halaman