Dengan demikian, menurut Jenal hal inilah yang perlu dewan sampaikan kepada pemerintah bahwa kenapa tidak di maksimalkan peran RT RW untuk mendata secara real warga terdampak sehingga perlu mendapatkan bantuan, karena yang mengetahui kondisi warga dilapangan adalah RT dan RW. “Kemarin saya sampaikan kepada Wali Kota bahwa untuk pencairan bansos tahap ke 2, ada 3000 pengembalian ke kas daerah salah satunya adalah double nama, yang PNS, pemilik matrial dan orang perumahan. Nah ini harus kita evaluasi harus kita coba minimalisir kejadian ini padahal masih banyak yang belum dapat bantuan karena KTPnya hilang, KK tidak lengkap,” jelasnya. Jenal menambahkan, terkait kendala adminitrasi ini pemerintah harus peka dan mempermudah, karena mereka sama terkena dampak. Jangan sampai KTP hilang dan proses pembuatannya lama, sehingga warga tersebut tidak mendapat bantuan. “Saya rasa pemerintah perlu memaksimalkan perangkat di setiap keluarhan, tidak perlu lagi membetuk perangkat siaga Corona, membentuk RW pengawasan siaga Corona, terlalu banyak nanti yang ada tumpang tindih dan tidak fokus. Kenapa tidak memaksimalkan tugas RT RW, ini akan lebih real, tugas mereka dan tanggung jawab penuh serta fokus mendata siapa warga yang berhak mendapatkan bantuan dan warga mana yang menjadi prioritas,” pungkasnya.
(Adit)
============================================================
============================================================
============================================================
