BOGOR TODAY – Teguran Keras Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas) terkait masalah bantuan sosial (Bansos) berupa beras Bulog yang disinyalir memiliki kualitas kurang bagus rupanya membuat orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ketar ketir dan meralat kembali rencananya yang akan membatalkan kerjasama dengan pihak Bolog. Padahal Rencana Bupati Bogor Ade Yasin, Bansos tahap kedua ini akan dikelola PD Pasar Tohaga dan bupati meminta PD Pasar agar memberikan beras Bansos dengan kualitas terbaik, karena bupati tidak ingin mendengar keluhan kembali dari masyarakat Kabupaten Bogor yang terdampak Covid-19. “Pemkab Bogor sudah mengakhiri distribusi tahap pertama dengan Bulog setelah 6000 ton beras bansos tahap pertama tersalurkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait kualitas beras yang banyak kutunya dan berbatu yang membuat saya memutuskan agar pendistribusian bansos selanjutnya dikelola oleh PD Pasar Tohaga dengan harapan agar harga lebih murah, kualitas terjaga dan waktu penyaluran yang lebih cepa,†ujar Ade Yasin, Minggu 5 Juli 2020 lalu. Namun, setelah adanya pernyataan Buwas di berbagai media, akhirnya penghentian kerjasama antara Pemkab Bogor dengan Perum Bulog terkait pengadaan beras untuk Bansos akan dilanjutkan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baru sebatas mengevaluasi distribusi beras bansos tahap pertama sebanyak 6.000 ton yang dipesan dari Bulog. Kemudian, ada opsi memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor, yakni PD Pasar Tohaga dalam membantu distribusi beras. Dia mengatakan, kerja sama penyaluran bantuan beras itu tetap dilanjutkan untuk tahap selanjutnya.
“Pemkab Bogor sudah mengambil keputusan untuk tetap bekerja sama dengan Gudang Bulog Dramaga untuk penyaluran bantuan beras Bupati Bogor,” kata Ade kepada wartawan, Senin (13/7/2020). Bantuan sosial, lanjut Ade, untuk 200 ribu keluarga penerima manfaat non-DTKS ini tetap berupa beras sebanyak 30 kilogram per bulan dengan masa tiga tahap dan bukan berupa uang tunai. Sebelumnya, pada Senin (6/7/2020) lalu Direktur Utama Bulog Budi Waseso menuturkan Perum Bulog tidak mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja sama dengan pihak pemerintah atau instansi lainnya dalam penyaluran bantuan sosial beras. Namun, dia meminta jangan ada hal yang bisa diangggap mendiskreditkan Perum Bulog. “Walaupun penyaluran beras ini untuk bantuan sosial, maka kami tetap memberikan kualitas terbaik. Namuun, jangan ada upaya mendiskreditkan Perum Bulog untuk selanjutnya mengganti peran atau posisi Bulog, oleh karena itu jajarannya akan mencari pihak yang mensinyalirnya dengan melalui proses hukum,” tutur Buwas sapaan akrabnya.
(Bambang Supriyadi)
Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================
