Bukan itu saja, program PTSL dari pemerintah yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 dengan luasan sekitar 69 juta bidang, belum ada info akurat terkait progresnya. Belum lagi, kata dia, ada warga yang dimintai retrubusi bahkan ada juga yang diminta biaya-biaya lain dan ini tentu harus disikapi dengan serius. Kemudian, sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota dewan di Komisi II yang salahsatunya membidangi UMKM, merasa perlu menyampaikan aspirasi dari para pemuda dan ibu-ibu rumah tangga yang sudah berniat serta memulai usaha. Fenomena ini harus segera direspon dan didukung baik dari segi pendampingan usaha, bantuan modal baik berupa tunai maupun barang, produk atau saprodi sampai dengan pemasarannya. “Kenapa harus didukung pemerintah, karena UMKM ini telah terbukti menyerap tenaga kerja atau angkatan kerja yang paling banyak. Meskipun terlihat kecil bahkan mikro, namun nyatanya mereka dapat membantu penghidupan sebuah keluarga,” terangnya. Dia menambahkan, mengenai ketahanan pangan yang sedang menjadi isu nasional di sampaikan juga saat kegiatan di Mulyaharja. Di sana ada sebuah lahan yang menjadi lahan uji coba beras organik berskala nasional serta sudah menjadi kampung tematik. Tantangannya adalah lahan tersebut saat ini masih dimiliki oleh swasta. Dia berpendapat, agaimana caranya agar lahan itu dikuasai penuh, baik oleh pemerintah kota, propinsi maupun pusat. “Terakhir, soal isu yang paling update yakni mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Menurutnya, ini perlu adanya kejelasan dan perbaikan dalam penanganannya agar masyarakat menerima informasi yang utuh sehingga terhindar dari persepsi dan maksud yang kurang tepat,” tutupnya.
(Heri)
============================================================
============================================================
============================================================
