Masyarakat Bogor Selatan Curhat ke Anggota Dewan Komisi II

BOGOR TODAY – Anggota DPRD Kota Bogor Komisi II Mardiyanto banyak mendapat masukan dan keluhan masyarakat yang terjadi di wilayah dapilnya di Kecamatan Bogor Selatan. Sebagai wakil rakyat, dirinya merasa dengan adanya masukan atau pun keluhan tersebut membuat dirinya semakin membangkitkan energi agar dapat lebih berkhidmat untuk rakyat. “Secara umum, aspirasi yang disampaikan adalah tentang kehidupan sosial ekonomi dalam bernegara yang menjangkau lingkup terkecil (RT, red) sampai ke pemerintahan pusat, baik legislatif maupun eksekutif. Dengan bertemu langsung dengan masyarakat, maka akan ditemukan berbagai permasalahan beserta harapan bahkan solusinya, namun solusi ini terkadang diluar jangkauan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyambung lidah kepada para pihak terkait,” kata Mardiyanto kepada BogorToday. Selain itu, lanjut Mardiyanto, pihaknya juga menerima laporan dan aduan mengenai program pemerintah seperti KIS, KIP, kartu sembako dan PKH. Menurutnya, terkait program ini dinilai masih belum berjalan maksimal lantaran masih ditemukannya masyarakat yang seharusnya dibantu tetapi belum memiliki kartu dari pemerintah tersebut. “Bahkan, bagi masyarakat yang sudah memiliki kartu tersebut tetapi faktanya mereka belum menerima manfaatnya atau tidak kontinyu sehingga penyaluran program tersebut dirasa kurang tepat sasaran,” ujarnya. Sedangkan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) rel ganda, masyarakat membutuhkan adanya kepastian dalam pencairan dana kerohiman bagi mereka yang terdampak dan berhak menerima, namun sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Bukan itu saja, program PTSL dari pemerintah yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 dengan luasan sekitar 69 juta bidang, belum ada info akurat terkait progresnya. Belum lagi, kata dia, ada warga yang dimintai retrubusi bahkan ada juga yang diminta biaya-biaya lain dan ini tentu harus disikapi dengan serius. Kemudian, sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota dewan di Komisi II yang salahsatunya membidangi UMKM, merasa perlu menyampaikan aspirasi dari para pemuda dan ibu-ibu rumah tangga yang sudah berniat serta memulai usaha. Fenomena ini harus segera direspon dan didukung baik dari segi pendampingan usaha, bantuan modal baik berupa tunai maupun barang, produk atau saprodi sampai dengan pemasarannya. “Kenapa harus didukung pemerintah, karena UMKM ini telah terbukti menyerap tenaga kerja atau angkatan kerja yang paling banyak. Meskipun terlihat kecil bahkan mikro, namun nyatanya mereka dapat membantu penghidupan sebuah keluarga,” terangnya. Dia menambahkan, mengenai ketahanan pangan yang sedang menjadi isu nasional di sampaikan juga saat kegiatan di Mulyaharja. Di sana ada sebuah lahan yang menjadi lahan uji coba beras organik berskala nasional serta sudah menjadi kampung tematik. Tantangannya adalah lahan tersebut saat ini masih dimiliki oleh swasta. Dia berpendapat, agaimana caranya agar lahan itu dikuasai penuh, baik oleh pemerintah kota, propinsi maupun pusat. “Terakhir, soal isu yang paling update yakni mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Menurutnya, ini perlu adanya kejelasan dan perbaikan dalam penanganannya agar masyarakat menerima informasi yang utuh sehingga terhindar dari persepsi dan maksud yang kurang tepat,” tutupnya. (Heri) Bagi Halaman