“Nah setelah mendapat kabar itu, kami sampaikan ke dewan dan kami menyepakati semua untuk tidak melanjutkan
GOR. Kita memberikan opsi-opsi lain untuk diusulkan,” jelasnya. Bima juga tak menampik, dana
PEN dari Pemerintah Pusat itu nantinya akan membebani atau mempengaruhi dana APBD Kota Bogor untuk menggantinya dengan cara dicicil selama enam sampai 8 tahun. “Kalau soal itu, ya tergantung cicilannya berapa, makanya kita cari kalau kita pinjamnya Rp 700 miliar, berarti cicilannya itu setahun Rp 100 miliar, tapi kalau kita pinjamnya cuma Rp 200 miliar cicilannya tentu lebih kecil lagi. Kemudian kebijakan Pusat memang 8 tahun, tapi untuk dua tahun pertama misalnya tahun 2021-2022 itu tidak usah bayar apa-apa dan di 2023 baru mencicil selama 6 tahun,” bebernya. Masih kata Bima, dana
PEN dari Pusat itu merupakan kesempatan yang jarang terjadi dan mungkin hanya beberapa kota saja yang dapat. “Sekarang ini sudah 20 kota yang mengajukan, termasuk Kota Bogor,” pungkasnya.
(Heri)
============================================================
============================================================
============================================================
