Walikota Bogor Bima Arya. Foto : Heri
BOGOR TODAY – Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor sepakat tidak melanjutkan usulan revitalisasi GOR Padjadjaran yang bersumber Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat. Namun, anggaran tersebut akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai meninjau Eks Gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (24/11/2020) siang. Bima mengatakan, dana PEN yang akan digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan itu akan dialihkan ke opsi-opsi lain, dan ini masih dilakukan kajian oleh PUPR. “Pemkot dengan dewan sudah menyepakati untuk tidak melanjutkan usulan GOR dan diganti dengan opsi-opsi lain, ini masih dilakukan kajian oleh PUPR, karena memang setelah didiskusikan kalau untuk revitalisasi GOR terlalu besar jumlahnya. Jadi melalui dana PEN ini tidak memungkinkan, kalau dana PEN-nya itu Rp 500 miliar, ya revitalisasi GOR-nya juga tidak jadi semua. Jadi kita alihkan ke opsi lain, dan kemungkinan dialihkan ke infrastruktur jalan,” kata Bima kepada wartawan. Dia menjelaskan, kenapa pihaknya mengajukan untuk revitalisasi GOR Padjadjaran, karena dokumennya sudah siap. Tetapi setelah mendapat kabar dari kementerian ternyata tidak memenuhi semua, mungkin sekitar 60 persen. “Nah setelah mendapat kabar itu, kami sampaikan ke dewan dan kami menyepakati semua untuk tidak melanjutkan GOR. Kita memberikan opsi-opsi lain untuk diusulkan,” jelasnya. Bima juga tak menampik, dana PEN dari Pemerintah Pusat itu nantinya akan membebani atau mempengaruhi dana APBD Kota Bogor untuk menggantinya dengan cara dicicil selama enam sampai 8 tahun. “Kalau soal itu, ya tergantung cicilannya berapa, makanya kita cari kalau kita pinjamnya Rp 700 miliar, berarti cicilannya itu setahun Rp 100 miliar, tapi kalau kita pinjamnya cuma Rp 200 miliar cicilannya tentu lebih kecil lagi. Kemudian kebijakan Pusat memang 8 tahun, tapi untuk dua tahun pertama misalnya tahun 2021-2022 itu tidak usah bayar apa-apa dan di 2023 baru mencicil selama 6 tahun,” bebernya. Masih kata Bima, dana PEN dari Pusat itu merupakan kesempatan yang jarang terjadi dan mungkin hanya beberapa kota saja yang dapat. “Sekarang ini sudah 20 kota yang mengajukan, termasuk Kota Bogor,” pungkasnya. (Heri) Bagi Halaman
BACA JUGA :  Lanjutkan Program Nasional, PAN Kota Bogor dan Gerindra Koalisi Jelang Pilkada 2024
============================================================
============================================================
============================================================