BOGOR TODAY – Para Wali Kota dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta Pemerintah Pusat agar transparan soal aspek pendataan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19.
Dengan demikian, Apeksi akan melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri terkait.
“Sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada Presiden dan Menteri yang waktunya sedang diatur untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota di seluruh Indonesia,” tutur Bima usai penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) bersama Forum Rektor Indonesia (FRI) di Taman Ekspersi, Sabtu (6/3/2021).
Bima Arya, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Apeksi menyebut terdapat empat rekomendasi yang akan disampaikan, yakni persoalan transparansi pendataan bantuan sosial yang betul-betul agar diperhatikan. Sehingga tidak ada persoalan adanya data tidak akurat atau valid.
“Hal itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang tentunya sudah memiliki pengalaman juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi dana bansos, pendataan keluarga tidak mampu menjadi kepedulaian yang pertama kami para Wali kota,” ucap Bima.
Tak hanya itu, Apeksi juga mendesak Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi (economy recovery), yang menurutnya banyak kota-kota di Indonesia dengan potensi wisatanya, sehingga dapat membangkitkan gairah perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah harus dapata membuat pemetaan persoalan itu
Yang ketiga, sambung Bima pemerintah harus kembali mengalokasikan danan kelurahan yang sempat terhenti beberapa tahun lalu. Padahal, kata Bima saat kondisi seperti ini (pandemi) untuk pemulihan ekonomi.
“Terkait pilkada serentak, kami juga melakukan pembahasan dan sepakat agar dapat menyampaikan kepada publik edukasi soal Pilkada serentak itu penting. Agar masyarakat dapat memahami. Jadi ada kontruksi untuk berpikir mengapa pilkada serentak ini harus disosialisasi kepada warga,” tegasnya.
Sebagai infrormasi, Apeksi sendiri merupakan asosiasi yang beranggotakan 98 pemerintah kota se-Indonesia yang bertujuan membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah. (B. Supriyadi).
Bagi Halaman
