Di sisi lain, Mukroni juga belum yakin bahwa kebijakan ini bisa mengembalikan kerugian akibat penurunan omzet yang selama ini diderita para pemilik warteg dan warung makan lainnya. Apalagi, penurunan omzet sudah mencapai 50 persen sampai 90 persen.
Ia memberi gambaran, omzet yang semula bisa mencapai Rp3 juta sampai Rp4 juta, kini turun hanya sekitar Rp300 ribu per hari. Kondisi ini terjadi sejak pandemi covid-19 mewabah hingga saat ini di era PPKM Level 4.
“Bahkan banyak rekan-rekan kami yang harus mengundurkan diri dari usaha ini alias tutup dan kerugiannya juga lumayan, Mungkin ada 50 persen yang tutup, usahanya alami kebangkrutan,” tuturnya.
Sementara beberapa pengusaha warteg dan warung makan lain yang tidak tutup bukan tanpa usaha. Mereka kini beralih menjajakan lauk dan sayur dari offline di toko menjadi online melalui aplikasi pengantaran dengan ojek online.
“Tapi ini kan juga tidak mudah karena prosesnya misal satu bulan untuk usahakan bisa pindah, bisa metamorfosis dari offline ke online. Tapi ini juga solusi sementara. Ada faktor daya beli dan orang kantor. Mereka kalau makan siang kan lewat online yang luas,” terangnya.
Lebih lanjut, Mukroni menagih bantuan insentif dari pemerintah. Sebab, pemerintah kabarnya sudah memberi bantuan berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada UMKM. Namun, ia mengaku banyak pengusaha warteg yang justru belum dapat bantuan ini.
“Ini yang kami pertanyakan karena kita ada komunitas se-Jabodetabek. Tapi mereka bilang kok saya tidak dapat? Padahal di media, triliunan dana yang digelontorkan pemerintah. Ini apa pendataannya langsung atau bagaimana agar pemerintah bisa tepat sasaran ke usaha yang terimbas pandemi. Karena banyak teman-teman yang masih belum dapatkan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
(uli/CNN/B. Supriyadi)
