BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor akan kembali melakukan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dalam waktu dekat menunggu pembahasan internal Disdik Kota Bogor.
Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi mengatakan, dengan turunnya level PPKM Kota Bogor dari level 4 ke level 3 maka sudah diperbolehkan menggelar PTM secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen dan waktu pembelajaran selama tiga jam dalam waktu satu hari.
“Kami lakukan persiapan infrastruktur yang diperlukan sekolah, seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh dan lain sebagainya. Kami juga bekerjasama dengan dinas kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Kemudian kami simulasikan, persyaratan administrasi untuk PTM itu tidak sederhana, intinya kita meminta izin kepada orang tua mengizinkan atau tidak dan itu dituangkan dalam bentuk tertulis diatas materai,” ungkap Hanafi kepada wartawan saat berkunjung ke ruang Pokja Wartawan (Pokwan) DPRD Kota Bogor, Rabu (25/8/2021) sore.
Ia pun menjelaskan bahwa sekolah SMP di Kota Bogor totalnya sebanyak 127 sekolah, diantaranya 20 negeri dan sisanya swasta. Sedangkan untuk sekolah SD ada sekitar 275 SD, dimana 211 itu diantarnya sekolah negeri.
“Dari jumlah sekolah yang ada di Kota Bogor, diambil 37 SMP sampel yang akan di simulasikan, diantaranya 20 negeri dan 17 swasta. Sementara untuk SD di masing-masing kecamatan itu kita ambil 6 sekolah baik negeri maupun swasta, dan kita akan verifikasi sekolah tersebut,” jelasnya.
Menurut Hanafi, PTM itu tergantung kepala daerah, sedangkan SKB 4 Menteri hanya mengatur secara teknis. “Karena Kota Bogor sekarang sudah level 3 yang memungkinkan untuk melaksanakan PTM maksimal 50 persen, maka kami akan persiapkan simulasi kembali dan kami akan benahi juga infrastruktur yang ada di sekolah. Secara umum sekolah sudah menyiapkan infrastruktur untuk melaksanakan PTM, kami akan presentasi kan ini ke Kasatgas Covid-19 Kota Bogor,” ujarnya.
“Jadi terkait PTM ini kami sedang mempersiapkan secara teknis untuk dilakukan kembali simulasi yang dilengkapi persyaratan adminstratif yang tertuang dalam SKB 4 Menteri maupun di instruktur dalam Menteri nomor 37 tahun 2021 supaya bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya. (Hery)
Bagi Halaman
