BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Wakil Walikota Dedie Rachim merancang Kota Bogor sebagai kota HAM dengan menggandeng berbagai element untuk mewijudkan mimpinya itu. Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Stara Institut dan UNDP menggelar Lokakarya tata kelola Pemerintahan Inklusif.
Stara Institut mengapresiasi Pemkot Bogor yang bisa menyelesaikan persoalan GKI Yasmin hingga membuktikan Kota Bogor yang sangat toleran dan cinta damai.
Acara tersebut berlangsung selama tiga hari dimulai pada Jum’at, 22 Oktober hingga Minggu, 24 Oktober 2021 di Hotel Onih, Jalan Paledang, Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, sudah barang tentu masyarakat Kota Bogor dari jaman dahulu tidak mengenal perpecahan, kerusuhan antar ras sehingga harus terjaga sampai kapanpun.
“Forum-forum seperti ini yang perlu digencarkan untuk mengurangi perpecahan. Bagaimana komunikasi dibangun lebih konstruktif dan tidak ada hal-hal yang menjadi ganjalan masyarakat Kota Bogor untuk saling berkomunikasi antar ras maupun antar agama,” kata Dedie.
Sementara itu, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengungkapkan, bersama dengan Setara Institut membangun image Kota Bogor ramah keluarga juga ingin membangun tata kelola inklusif.
“Bagaimana Kota Bogor bekerja dengan sistem terpadu. Kami bersama DPRD Kota Bogor tengah membuat rancangan Kota Bogor sebagai kota HAM. Seluruh masyarakat yang mewakili kegiatan ini mendukung hal itu, kami juga bersama peserta tengah membuat rencana aksi, disusun bersama empat kota lainnya sebagia pilot project. Kota yang terpilih sebagai kota HAM selain Kota Bogor, yaitu Bandung, Surakarta, Malang dan Makassar,” tuturnya.
Alma membeberkan, bagaimana membangun inklusif sosial dan budaya yang berkembang dinamis, ini yang pihaknya tengah bangun. Seperti kasus GLOW artinya Pemkot Bogor harus membuka seluas-luasnya untuk masukan yang membangun dalam kegiatan.
“Jadi itu soal GLOW merupakan partisipasi masyarakat yang berpendapat dan harus direspon. Momentum ini tadinya akan digelar dalam festival HAM, tetapi tahun ini yang menjadi kota terpilih menyelenggarakan festival adalah Semarang. Untuk tahun depan Kota Bogor, sehingga salam damai Kota Bogor untuk dunia itu nyata bukan hanya pencitraan. Kota Bogor ramah keluarga, persoalan GKI Yasmin salah satu contoh yang real,” terang Alma Wiranta.
Ditempat yang sama, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menjelaskan, pihaknya tentu sangat senang melihat dari progres yang berlangsung, ada beberapa indikator yang memang harus diterapkan pemerintah. Dirinya melihat hal pertama, Pemkot Bogor all out untuk memastikan sejarah Kota Bogor yang toleran itu tidak tercemar dengan kelompok-kelompok yang masuk.
“Kedua dilihat dari kegiatan berlangsung bersinergi. Karena kita berbicara toleransi di Kota Bogor dan real hari ini berinteraksi dengan tentu toleransi tidak mengandalkan pemerintah semata. Karena berbicara regulasi, bukan hanya ada regulasi pemerintah. Saya melihat, ada perubahan signifikan di Kota Bogor. Dilihat dari isu internasional adalah GKI Yasmin dengan penyelesaian yang baik, progres yang patut diapresiasi karena kasus sudah menjadi catatan internasional,” jelas Halili.
Selain penyelesaian kasus, Halili menambahkan, ada mobilisasi sumber daya yang signifikan, dahulu kami melihat adanya tendensi yang acuh dari para tokoh masyarakat
“Tapi kolaborasi di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor bersama Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor menciptakan ada progres kolaborasi antar umat beragama,” pungkasnya. (Aditya)
Bagi Halaman
