“Tapi kita merasa katakanlah sampai sejauh ini informasi untuk ABT ini tidak jelas, gelap atau abu abu, kemana itu larinya barang. Jadi kita mempertanyakan itu dan mendorong supaya memang katakanlah yang menjadi paket-paket ini harusnya disalurkan kepada pengusaha-pengusaha lokal, kearifan lokal dijalankan, karena pemberdayaan kita sebagai ketua juga untuk anggotanya harus ada,” tegasnya.
Selain ABT, Dida juga menyinggung soal kegiatan reguler yang masih dipertanyakan pihaknya. Sebab, pihaknya merasa keseimbangan profesional memang jauh dari harapan kami, apalagi dalam forum ini tergabung 12 asosiasi, di antaranya Gapensi, Gapeksindo, AKSI, Garansi, Askindo, Gapeknas, Aspeksindo.
“Kebetulan kita mewakili asosiasi juga mewakili forum mempertanyakan masalah ABT ini, jadi kita ingin ada perubahan yang sifatnya memang harusnya paket-paket ini distribusikan ke kita yang notabene adalah para pengusaha. Tolong ini diperhatikan oleh pihak-pihak terkait misalnya dewan ataupun dinas-dinas yang ada di situ regulasinya berjalan,” tandasnya.
Senada disampaikan Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M. Nur. Kata Irwan, Gapensi Kota Bogor bergabung 123 badan usaha aktif yang memang akhir-akhir ini sedang agak resah mempertanyakan informasi ABT.
“Sebagaimana diketahui ABT banyak di aspirasi dewan. Itu yang dipertanyakan ke dewan, juga akhirnya ke dinas terkait dan Kadin sebagai induk organisasi kami,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, ada beberapa hal hasil diskusi bersama asosiasi, salah satunya alokasi ABT bisa menjadi bagian dari para pengusaha di Kota Bogor. “Mudah-mudahan kedepannya ABT bisa menjadi bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Mudah-mudahan kegundahan kami tentang ABT di akhir 2021 ini segera didistribusikan kepada kami betul-betul pelaksana di lapangan,” pungkasnya. (Aditya)
