BOGOR-TODAY.COM, JAKARTA – Hanya karena gegara memiliki payudara besar seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) bernama Dwiki Andoyo tidak lolos seleksi.
Pengalamannya gagal lolos sebagai CPNS itu, ia unggah dalam akun twitter pribadinya @dwikiand, Sabtu (30/1/2022) hingga viral di media sosial.
Dari tangkapan layar yang ia unggah, ia berhasil mencapai nilai tertinggi dalam tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilaksanakan salah satu kementerian.
https://twitter.com/dwikiand/status/1487750245941653504?t=gqKYW1Rz52q_HCQC8Se6ow&s=19
Meski hasil tesnya tinggi, namun ia tidak lolo lantaran gagal di tes kesehatan umum dan jiwa. Ia kemudian mengajukan sanggah dan meminta penjelasan lebih detail terkait bagian tumbuh yang membuatnya tidak lolos seleksi.
Hasil sanggah kemudian dijawab oleh kementerian tersebut dan menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya karena kelainan payudara. Payudara Dwiki dinilai terlalu besar untuk ukuran laki-laki, dan kaki berbentuk X 10 cm.
Mengenai kementerian mana yang Dwiki lamar, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BKN, Satya Pratama mengaku tidak mengetahuinya.
“Bisa ditanyakan ke yang mengunggah status tersebut. Ketiga instansi tersebut di atas ialah contoh yang mensyaratkan kebugaran jasmani,” ujarnya.
Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan, beberapa instansi memang mensyaratkan kebugaran jasmani sebagai poin penting dalam seleksi CPNS. Contohnya yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Ketiga instansi tersebut mensyaratkan kebugaran jasmani, termasuk postur tubuh. Hal ini dikarenakan,instansi-instansi ini akan melaksanakan pelatihan dasar yang membutuhkan kebugaran jasmani, termasuk postur tubuh yang mendukung,” kata Satya seperti mengutip cnnindonesia.com, Kamis (3/2/2022)?
Ia mengatakan, di Kemenhan ada pelatihan dasar dan program bela negara. Sementara, di Kemenkumham untuk Petugas Lapas ada pelatihan kesamaptaan, dan di Bakamla ada pelatihan dasar militer yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI AL.
“Semuanya dilakukan agar PNS yang direkrut mendapatkan kompetensi dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat di instansi masing-masing,” jelasnya. (*)
Bagi Halaman
