“Saya sudah melihat langsung dengan tim terkait JDIH Kota Bogor, jadi masyarakat yang akan menerima layanan tidak perlu berbondong ke Balai Kota. Tinggal klik peraturan mana yang diinginkan, tidak perlu dan tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi,” ungkap Nofli.
Nofli melanjutkan, untuk JDIH ini tercatat ada beberapa di Papua dan Papua Barat total SeIndonesia ada 1.221 anggota JDIH dari kementrian dan lembaga non kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, kabupaten/kota dan provinsi.
“Masyarakat yang akan menerima layanan tidak perlu berbondong ke Balai Kota. Tinggal klik peraturan mana yang diinginkan, tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang akan disosialisasikan lebih masif. Sebab yang selama ini tahu hanya segelintir saja yang bisa dapat.
“Jadi kami perlu dukungan dari pemerintah terutama penganggaran. Dan juga dari sisi aspek politis kami perlu dukungan juga dari DPRD tentunya. Sejauh ini hanya ada 20 kasus bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Makanya kami minta melalui informasi yang luas ini bisa lebih banyak lagi ya,” tuturnya.
Alma membeberkan, JDIH ini juga mempermudah terkait evaluasi dokumentasi perda apapun yang selama ini dianggap sulit.
“Jadi JDIH ini gampang diakses semua dokumen bisa update dalam waktu singkat bisa diambil oleh masyarakat semua,” pungkasnya. (Aditya)
