BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menjadi narasumber utama dalam bincang santai Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2022 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Bincang santai yang dibuka Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto itu juga dihadiri sebagai narasumber utama oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Badan Otorita IKN, Imam S. Ernawi, Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra dan Board of Directors Member FIABCI Dunia, Soelaeman Soemawinata, serta narasumber pendukung secara virtual Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan, peringatan Hari tata ruang nasional ini menyadarkan pentingnya keterpaduan antar wilayah antar sektor dan antar pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan tata ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan.
Bank dunia memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari populasi di Indonesia pada tahun 2045 akan tinggal di perkotaan.
Peningkatan jumlah penduduk atau konsentrasi di kawasan perkotaan berpotensi menimbulkan persoalan yang beragam mulai dari pemukiman kumuh, kemacetan, degradasi lingkungan, sampah hingga penyediaan air bersih dan sebagainya.
Dari data itu, kata Hadi Jakarta akan menjadi kota yang paling banyak didatangi oleh penduduk dari berbagai daerah, bukan hanya berdomisili tetap atau mencari pekerjaan, tapi Jakarta juga menjadi kota yang didatangi para commuter.
“Data BPS menyebutkan 1,25 juta commuter dari wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) memiliki kegiatan utama di Jakarta. Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur) merupakan salah satu global hub yang merupakan jaring metropolitan terbesar setelah Tokyo- jepang. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi,” katanya.
Untuk menangani Jabodetabekpunjur yang sangat rentan terhadap penurunan lingkungan, meningkatnya kemacetan, polusi dan banjir yang rutin dihadapi, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur
“ATR BPN sebagai ketua tim koordinasi penataan ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur serta sejumlah permasalahan saling terkait dan perlu segera diatasi harus dilakukan secara terpadu antar daerah, karena sinergi adalah kunci seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur,” ujarnya.
Sehingga momentum tersebut membuka peluang bagi Jakarta untuk memegang peranan penting sebagai pusat ekonomi dan bisnis baik skala nasional maupun global.
“Peluang itu juga saya harap dapat ditangkap oleh pemerintah kota lainya yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, sehingga masalah ketimpangan yang selama ini menjadi masalah klasik pertumbuhan di Indonesia dapat pelan-pelan teratasi. Dengan segala perkembangan dan dinamika perkotaan Indonesia pada saat ini, khususnya Jakarta dan kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur dan kota-kota lain di Indonesia,” ujarnya.
Dalam bincang santai yang dipandu host Aiman Wicaksono ini, kemudian melemparkan pertanyaan kepada Bima Arya tentang pertanyaan awam ketika ada IKN, maka Jabodetabek akan sepi dan akan turun pendapatan ekonominya.
Mendengar pertanyaan itu, Bima Arya dengan tegas menjawab tidak benar.
Kemudian Bima Arya menjelaskan tentang konsep Megacities.
