BOGOR-TODAY.COM, CIBINONG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat (Jabar) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 Lingkup Kabupaten Bogor.
“Salah satu akselerasi percepatan pembangunan adalah mendukung kegiatan sekolah pemerintahan desa bekerjasama dengan IPB University dan dioptimalkan dengan bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade),” ujar Plt, Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat hadir dalam acara tersebut.
Iwan menuturkan, penyelenggaraan sekolah pemerintahan desa bekerjasama dengan IPB University yang masuk tahun kedua, tujuannya agar pemerintahan desa belajar ke IPB, dibawah pembinaan para akademisi yang memang ahli di bidang pemerintahan desa.
“Sehingga bisa menambah wawasan dan kami berharap para kepala desa yang sudah mengikuti sekolah pemerintahan desa itu, bisa mengaplikasikan hasil yang sudah didapat, kita bertahap tahun yang akan datang juga akan terus dilaksanakan,” ungkap Iwan Setiawan.
Berkaitan dengan Dana Desa untuk mencegah terjadinya inflasi daerah, 20% Dana Desa diperuntukkan bagi program ketahanan pangan. Bahkan dirinya sudah sosialisasikan kepada para Camat dan Kepala Desa berkaitan dengan hal tersebut.
“Kabupaten Bogor siap untuk membantu desa yang ingin menggunakan 20% untuk ketahanan pangan ini, kami sudah ada tiga perangkat daerah, yang siap membantu dan mendampingi para Kades seperti, Dinas Ketahanan Pangan, Distanhorbun, dan Diskanak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum BPKP Provinsi Jawa Barat, Jun Suwarno menerangkan, pengelolaan dana desa harus menggambarkan, yang pertama akuntabilitas kinerja keuangan, yang kedua akuntabilitas kinerja pembangunan, yang ketiga adalah pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.
“Ketiga hal itu menjadi sangat penting didalam pengelolaan keuangan desa, sehingga, diharapkan jangan sampai semua dana atau uang yang ada di desa dari dana desa atau dari sumber-sumber lain di desa keluar tanpa adanya outcome atau hasil yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat di desa,” Jun Suwarno.
Oleh karena itu, lanjut dia, spending atau belanja-belanja yang bersumber dari keuangan desa harus mampu memberikan akses pekerjaan m sehingga akses pendapatan bagi warga desa pun akan terwujud.
“Disamping itu program dan kegiatan belanja-belanja desa harus mampu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas kesehatan maupun aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di desa sesuai kewenangan pemerintah desa,” jelas Jun.
Dia menambahkan, mulai saat ini dan kedepannya program-program dan kegiatan di desa harus diarahkan mencapai Sumber Daya Desa (SDD) secara nyata dan bukan hanya sekedar untuk mencapai angka-angka belaka.
“Untuk itu perlu adanya kolaborasi dalam proses keuangan dan pembangunan yang ada di desa secara efektif dengan menyatukan arah dan sasaran atau tujuan, bukan sekedar ordinasi yang tentu banyak mengandalkan pada tujuan masing-masing instansi yang terlibat didalamnya tanpa memperhatikan hasil outcome yang akan dicapai pada proses pembangunan desa,” pungkasnya. (*/Gistin)
Bagi Halaman
