REFLEKSI KINERJA DPRD KOTA BOGOR 2022

“Nah ini perlu perhatian khusus dari pak wali, bahwa Permendagri nomor 86 tidak hanya mengatur soal perencanaan dan mengendalikan, tapi tertuang juga tuh soal mengevaluasi usulan menahun yang masyarakat usulkan, apalagi kalau itu dianggap prioritas. Saya harap ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam diskusi nanti, forum musrenbang tingkat kota, sehingga tercantum didalam RKPD 2023,” ujar pria yang akrab disapa JM ini.

Lebih lanjut, JM menyoroti perihal pemerataan bangunan sekolah negeri di Kota Bogor. Ia berharap, di tahun 2023 Pemerintah Kota Bogor bisa mulai menjalankan pembangunan sekolah negeri di berbagai wilayah, sesuai dorongan DPRD dari mulai tahun 2020.

Sebab menurut JM, dengan munculnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dimana pada pasal 12 mengatur tentang zonasi, warga Kota Bogor yang berada di pinggiran sangat kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Ia juga mengakui sudah banyak orang tua murid yang mengadu kepada dirinya betapa susahnya mendapatkan sekolah negeri.

“Alasan zonasi itu kan bertujuan untuk pemerataan sekolah berkualitas, itu kami sepakat. Tapi alasan kebutuhan ekonomi tentang kebutuhan sekolah, menurut saya itu adalah hal yang prioritas yang perlu kita perhatikan,” kata JM.

“Maka kami mengharapkan 2023 ada pembangunan sekolah negeri berdasarkan kajian yang hari ini dilakukan disdik, tentang berapa ideal sekolah negeri untuk bisa mencover anak-anak di Kota Bogor,” pungkasnya.

TINGKATKAN PERAN PENGAWASAN

Sebagai salah satu fungsi di DPRD Kota Bogor, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut nampak ketika terjadi bencana di pertengahan tahun, DPRD Kota Bogor langsung mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan proses tanggap darurat bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, sudah maksimal. Namun, langkah rehabilitasi pasca bencana maupun pencegahan bencana juga harus ditingkatkan.

“Saya melihat respon dan gerak dari Pemkot untuk tanggap darurat, baik dalam hal evakuasi, penanganan pengungsi, pemasangan alat darurat, hingga penyelamatan berjalan sangat baik. Namun, rehabilitasi pasca bencana perlu diperbaiki terutama dalam hal pemutusan rantai birokrasi yang lama,” ujar Atang.

Pengawasan oleh masing-masing Komisi terhadap kinerja Dinas dan Perangkat Daerah lain juga menunjukkan hasil yang bagus. Banyak program-program strategis di tahun 2022 telah diselesaikan oleh Pemkot. Hal ini tidak terlepas dari pengawasan masing-masing Komisi melalui rapat kerja maupun sidak ke lapangan.

Tercatat, beberapa kali Dewan melakukan sidak terhadap pembangunan, seperti sekolah satu atap di Kencana, masjid agung, pedestrian, RSUD, perpustakaan, hingga bangunan sekolah yang rusak.

Untuk kinerja legislasi, DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan 19 Perda, dan masih melakukan pembahasan rutin 4 Perda selama kurun waktu 2021-2022. Tak hanya itu, DPRD Kota Bogor melalui Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) telah melaksanakan evaluasi dan efektivitas pelaksanaan Perda, untuk melihat sejauhmana implementasi perda di lapangan, sekaligus melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat.

“Kami semua berharap ketiga fungsi yang dimiliki DPRD dapat meningkat lagi di tahun 2023. Fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan dapat berjalan optimal jika berkolaborasi dengan semua pihak. Untuk itu, kami sangat membutuhkan masukan, dorongan, maupun kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat”, pungkas Atang. (Adv)