BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor segera mengupdate data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) setelah menggelar Workshop Pemeliharaan Basis Data dan Pemetaan PBB-P2 beberapa waktu lalu.
Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Lia Kania Dewi menerangkan, pelaksanaan workshop ditujukan untuk memberikan pemberitahuan terkait pemeliharaan basis data dan pemetaan PBB-P2 kepada aparat wilayah.
“Untuk pelaksanaan PBB-P2 tahun 2023 mengalami penyesuaian NJOP, untuk itu aparatur wilayah diharapkan menyampaikan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat agar mendapat penjelasan dengan kenaikan maksimum sebesar 30 persen,” ungkap Lia kepada wartawan pada Senin (6/3/2023) siang.
Lia juga mengatakan, saat ini Pemkot Bogor sedang memberikan diskon pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat, mulai 15 persen pada 13 Februari hingga 12 Maret, selanjutnya 10 persen mulai 13 Maret hingga 12 April dan 5 persen pada 13 April sampai dengan 12 Mei. Diskon ini dimaksudkan untuk mempercepat pembayaran dengan harapan kas daerah bisa terisi lebih awal.
“Sementara untuk aparatur wilayah diharapkan bisa menginformasikan kepada masyarakat agar memanfaatkan periode diskon tersebut. Khusus diskon hanya bisa dilakukan bagi masyarakat yang sudah mendaftar melalui elektronik SPPT atau e-SPPT. Untuk target PBB-P2 pada tahun 2022 sebesar Rp 155 miliar dengan realisasi Rp 164 miliar atau 104 persen. Capaian ini berkat kerja keras para camat dan lurah di wilayah sebagai ujung tombak,” tuturnya.
Lia menjelaskan, adapun capaian terbesar diraih Kelurahan Cibuluh untuk kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Kertamaya dari Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Margajaya dari Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Paledang dari Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Kebon Pedes dari Kecamatan Tanah Sareal.
“Target 2023 PAD Kota Bogor ditargetkan Rp 1,3 triliun,” terang Lia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menekankan bahwa data harus selalu dipelihara dan sering di update karena salah satunya untuk peningkatan pendapatan selain untuk kepastian hukum, membantu penagihan PBB-P2 yang masih terhutang.
Selain itu juga sebagai informasi literasi digitalisasi untuk warga yang akan mengurangi penggunaan kertas kemudian percepatan penyampaian data-data.
“Sebagai aparatur, saya menilai tidak cukup hanya membangun aplikasi atau sistem, tetapi juga berkewajiban untuk mendidik masyarakat agar membiasakan budaya digitalisasi,” terangnya.
Syarifah melanjutkan, untuk pemeliharaan data PBB-P2, ia berharap data yang dimiliki merupakan data yang benar dan mampu mengurangi kasus yang mungkin terjadi, selain mendapatkan kepastian serta untuk meningkatkan pendapatan.
“Dari empat kecamatan, semoga data-datanya sudah terbentuk, terpelihara dan sudah di update,” terangnya.(*)
Bagi Halaman
