Ketua DPRD Kabupaten Bogor Monitoring PPDB di Sekolah Tingkat SMP

BOGRO-TODAY.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memonitoring kegiatan PPDB di 5 SMP Negeri, terkait keluhan orangtua siswa dan pihak sekolah.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor memonitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 5 SMP Negeri yang ada di Kabupaten Bogor kemarin.

Menurut ketua DPRD Kabupaten Bogor, tujuan peninjauan pelaksanaan PPDB 2023 ini untuk melihat adanya keluhan dari orang tua calon siswa dan pihak sekolah.

Ke 5 sekolah yang ditinjau diantaranya SMPN 1 Sukaraja, SMPN 1 Cibinong, SMPN 2 Cibinong, SMPN 3 Cibinong dan SMPN 1 Klapanunggal.

Sedangkan untuk SMPN 4 Gunung Putri tidak ditinjau, lantaran Kepala Sekolahnya ikut hadir di SMPN 1 Klapanunggal.

“Saya hari ini meninjau pelaksanaan PPDB di 5 SMPN, terutama yang ada di Dapil saya. Karena sebelumnya saya sudah meninjau PPDB di SMA,” kata ketua DPRD kabupaten Bogor.

“Kita pengen melihat bagaimana proses pelaksanaannya,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan saat meninjau pelaksaan PPDB hari terakhir di SMPN 1 Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal,” imbuhnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, saat melakukan monitoring, Ia menerima keluhan dari orang tua calon siswa yang mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya.

Bahkan menyebabkan tidak bisa diterima di sekolah SMPN 1 Cibinong dengan berbagai alasan dari pihak sekolah.

“Seperti tadi kita lihat di SMPN 1 Cibinong, kita melihat keluhan masyarakat, tadi ada ibu-ibu nangis karena anaknya tidak bisa masuk sekolah lantaran tidak memiliki Akte lalu kita bantu,” terangnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu mengaku tidak menemukan adanya aduan masyarakat terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

“Nggak ada laporan pungli, kami tidak mendengar. Justru kita menanyakan kendalanya seperti apa didalam proses PPDB,” imbuh ketua DPRD.

“Kebetulan secara keseluruhan tidak ada persoalan yang berarti. Selama saya memonitor belum ada aduan terkait pungli,” tuturnya.

Selain itu, Rudy juga mendapatkan aduan dari beberapa sekolah adanya usulan pembangunan yang belum terealisasi bertahun-tahun.

“Sekaligus kita melihat kebutuhan sekolahnya seperti apa. Ternyata di SMPN 1 Klapanunggal ada keluhan, salah satu bangunan ruang kelas yang sudah hancur dan sudah diusulkan bertahun-tahun tapi belum pernah terealisasi,” jelasnya.

Untuk itu, dengan adanya kunjungan atau monitoring yang dilakukan DPRD, dapat memecahkan solusi agar fasilitas sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor dapat terakomodir secara menyeluruh.

“Semoga setelah kita mendapatkan keluhan dan kendala dari masyarakat dan sekolah. Kita bisa mengevaluasi masalah ini terutama di PPDB dan peningkatan infrastruktur sekolah,” pungkasnya. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News