BOGOR-TODAY.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menerima aspirasi sekaligus melakukan audiensi dengan guru-guru honorer Kabupaten Bogor, Senin 10 Juli 2023.
Hal tersebut bersamaan dengan hangatnya pemberitaan terkait Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan menghapus tenaga non- ASN pada akhir November 2023 mendatang.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng Wahyudi mengatakan, pihaknya menampung aspirasi para guru untuk segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Acara ini adalah audiensi sekaligus menampung aspirasi. Mereka terinspirasi agar pemerintah bisa segera mengangkat menjadi PPPK disamping surat Kemenpan RB, november ini honorer itu dihilangkan,” ujar Dadeng Wahyudi memberikan keterangan, Senin 10 Juli 2023.
Ia menyebut, para guru ingin dewan memperkuat aspirasinya agar, tidak lagi menimbulkan kekhawatiran dari dampak penghapusan tersebut.
“Kita menampung keinginan para guru yang tidak pasing grade dan sekarang sedang menghonor di sekolah negeri,” ungkap Politisi Partai PKS itu.
Dadeng mengatakan, ada sedikitnya 1.100 guru honorer yang meminta untuk mendapatkan kejelasan terkait regulasi pengangkatannya.
“Jumlahnya tidak kurang dari 1.100 orang. Mudah-mudahan sinergitas ini bisa mempercepat mereka mendapatkan regulasi,” papar dia.
Sebagai informasi, penghapusan non- ASN ini berdasarkan UU Nomor 5/2014 dan PP Nomor 49/2018 yang memuat bahwa tidak ada lagi tenaga non-ASN pada akhir November 2023. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Penulis : Penulis: Mutia Dheza Cantika
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
