Hingga saat ini, sengkarut masalah PPDB masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, mulai dari orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Sistem tersebut dianggap bermasalah dan dianggap tidak adil.
Sejumlah kecurangan juga banyak terjadi dalam proses PPDB. Beberapa di antaranya, pemalsuan domisili hingga numpang KK dengan keluarga yang jaraknya dengan sekolah incaran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui permasalahan terkait PPDB 2023 ada di semua daerah. Dia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu.
Sementara itu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan sengkarut masalah seleksi PPDB masih terjadi karena jumlah bangku sekolah yang terbatas.
Anies mengatakan jumlah bangku sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK yang tersedia tak sebanding dengan jumlah siswa. Menurutnya, akar masalah ini harus segera diatasi.
“Saya ingin ajak kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini? Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama,” kata Anies di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
