“Kami evaluasi dan sosialisasikan terus. Sementara untuk hasil uji coba saat ini belum bisa jadi ukuran. Mungkin konektifitasnya belum maksimal. Tapi ini harus kami evaluasi,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Trans Pakuan Rachma Nissa Fadliya membenarkan bahwa hasil uji coba selama dua pekan lalu, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Jumlah penumpang bus yang diperuntukan bagi pekerja asal Kota Bogor tersebut belum sesuai harapannya.
“Jadi masa uji coba kami perpanjang dua pekan lagi, hingga 18 Agustus,” katanya saat dikonfirmasi.
Pihaknya menyebut, akan berusaha kembali meningkatkan sosialisasi untuk menambah jumlah penumpang bus tersebut. Sedangkan untuk tarif yang diberlakukan masih sama dengan masa uji coba sebelumnya yakni Rp15 ribu.
Di tempat terpisah, Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, sistem business to business (b to b) yang dibuat dalam perjanjian kerja sama Bus Trans Pakuan, membuat moda transportasi ini tanpa subsidi, berbeda dengan pelayanan lain.
Ia menjelaskan, tarif yang ditetapkan berdasarkan modal share dan diperhitungkan berdasarkan biaya operasionalnya. Pendekatan yang dilakukan pun, yakni investasi. Berbeda dengan Biskita Transpakuan yang mendapatkan Public Service Obligation (PSO), atau Kewajiban Pelayanan Publik dari Kementerian Perhubungan. Sehingga tarifnya lebih murah.
“Hal ini membuat Bus Trans Pakuan bersifat pilihan. Siapa yang membutuhkan silahkan. Misalnya jenuh dengan kemacetan bisa memilih bus ini terlebih tarif tol ke depan akan ada kenaikan,” kata Yayat.
Yayat berpendapat, kehadiran Bus Trans Pakuan berfungsi membangun koneksi antara warga Kota Bogor dengan operasional LRT. Moda ini menjadi transisi selama LRT belum sampai ke Bogor. Sehingga pelayanan bus ini tidak dilihat dari sisi jarak, melainkan ketepatan waktu.
“Dibanding moda bus lain ini tanpa ngetem sehingga bisa menjadi nilai tambah dan memberikan kenyamanan. Lebih teratur dan lebih bagus. Jadi kembali lagi ke penumpang,” tutur dia.
Menurutnya, Bus Trans Pakuan memiliki kemungkinan mendapat subsidi, apabila pemerintah DKI Jakarta atau Pemkot Bogor berminat mengeluarkan kebijakan, untuk memfasilitasi angkutan yang menuju wilayahnya atau sekitarnya. Namun hal itu juga membutuhkan persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Subsidi juga bisa diberikan Pemkot Bogor, apabila sudah menetapkan Peraturan Daerah Transportasi yang menyebut, terdapat PSO bagi layanan umum. Sehingga bisa mendapat tarif yang lebih terjangkau.
Karena sifatnya yang pilihan, Yayat memandang pengembangan pada Bus Trans Pakuan, bisa membuat moda transportasi ini lebih baik. Misalnya dengan membuat rute yang bisa dimanfaatkan warga Bogor, untuk berlibur di akhir pekan ke Jakarta.
Di samping itu, ia juga melihat kehadiran Bus Trans Pakuan bisa membangun hubungan baru, antara Bogor dan Cibubur, yang selama ini biasanya ditempuh dengan kendaraan pribadi. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
