Disamping itu, dirinya juga mengharapkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pendapatan daerah agar lebih mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatannya.
Hal tersebut dilaksanakan dengan menyusun data potensi pendapatan dan data realisasi pendapatan Tahun 2023 secara rinci per objek pendapatan serta untuk pajak daerah harus dilihat per wajib pajak.
Selain hal tersebut, piutang pajak yang tidak tertagih pada tahun-tahun sebelumnya agar dapat dioptimalkan penyelesaiannya pada tahun 2023 ini.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2023, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan amanat Perda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024.
Mengawali Tahun 2023, Pemerintah Kota Bogor membentuk Dana Cadangan sebesar Rp 50 Miliar dan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Bogor mengajukan dana sebesar Rp 21 Miliar untuk memenuhi amanat Perda tersebut.
Selain hal tersebut, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Perihal Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN, Pemerintah Kota Bogor juga mengajukan penambahan alokasi belanja honorarium bagi para Pegawai Non-ASN sampai dengan Bulan Desember 2023.
“Sebagai penutup, sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023, bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diambil keputusan bersama sebelum akhir Bulan September 2023. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor untuk dapat mengefektifkan waktu yang tersedia dalam membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” kata Bima Arya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
