“Pelanggaran terhadap hukum internasional dan kejahatan perang tidak akan pernah bergantung pada keterlibatan atau sikap diam kita. Kami membela demokrasi dan kehidupan,” katanya.
Setelah pemilu yang tidak meyakinkan pada bulan Juli, pemerintahan sementara Spanyol dipimpin oleh kaum Sosialis dan didukung oleh dua partai junior sayap kiri Unidos Podemos Bersatu Bersama dan Sumar Tambah serta kelompok regional.
Ketika kaum Sosialis mencoba membentuk pemerintahan baru dengan menggalang dukungan dari partai-partai kecil, Sumar, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Yoland Diaz, menyerukan Spanyol untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Perpecahan politik akibat perang Zionis Israel – Hamas memaksa Perdana Menteri Sanchez untuk membatalkan konferensi Uni Eropa di Albania pada hari Senin untuk memperjelas posisi Spanyol, yang berselisih dengan sekutu sayap kirinya.
“Saya ingin menegaskan kembali kecaman kami atas serangan Hamas terhadap Zionis Israel. Zionis Israel mempunyai hak yang sah untuk membela diri berdasarkan hukum internasional dan hukum kemanusiaan,” katanya kepada wartawan.
“Pada saat yang sama, perlindungan warga sipil sangatlah penting, begitu pula akses terhadap bantuan internasional bagi mereka yang membutuhkan, terutama di Jalur Gaza.
“Satu-satunya cara menyelesaikan konflik adalah pengakuan kedua negara, sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan aman.”
Perselisihan ini mendorong partai-partai oposisi sayap kanan menuduh Sanchez dan sekutu politiknya mencoreng citra Spanyol di luar negeri.
Alberto Nunez Feijoo, pemimpin oposisi Partai Rakyat yang konservatif, mengatakan kepada wartawan di Madrid pada hari Selasa bahwa tanggapan Spanyol terhadap keluhan Israel adalah “tidak sopan”.
“Zionis Israel adalah negara yang terkejut. Ini bukan saatnya untuk berkonflik dengan Zionis Israel dan sayangnya, kita mengalaminya,” katanya.
Santiago Abascal, pemimpin partai sayap kanan Vox, partai terbesar ketiga di parlemen Spanyol, mengatakan anggota pemerintah Spanyol termasuk pengagum terorisme Hamas.
Lluis Orriols, pakar politik Spanyol di Universitas Carlos III Madrid, mengatakan perpecahan politik di kalangan sayap kiri Spanyol memang wajar terjadi.
Terutama ketika pemerintahan sementara kurang disiplin terhadap apa yang dikatakan para anggotanya dibandingkan saat masih menjabat.
“Pandangan anggota Podemos mengenai Palestina dan Israel tidak diketahui, namun yang penting adalah bahwa dalam pemerintahan saat ini, pihak yang mendikte kebijakan luar negeri adalah kaum Sosialis,” katanya kepada Al Jazeera.
“Jika sayap kiri membentuk pemerintahan lain, Podemos akan memainkan peran yang kurang penting dan Sumar akan lebih menonjol.”
José Ignacio Torreblanca, direktur lembaga pemikir Dewan Luar Negeri Eropa di Madrid, mengatakan lembaga-lembaga Uni Eropa telah gagal merespons perang Israel-Hamas secara memadai.
“Ini bukan tentang partai-partai yang mempunyai pandangan berbeda, yang sudah kita ketahui sejak lama, tapi tentang kegagalan fungsi lembaga-lembaga UE, terutama tindakan sepihak yang bertentangan dengan Perwakilan Tinggi UE Josep Borrell,” katanya kepada Al Jazeera.
“Kami sudah terbiasa dengan perbedaan yang ada di negara-negara anggota, namun negara-negara UE harus membantu menemukan konsensus, bukan mereproduksi dan memperburuk perbedaan,” imbuhnya.
Sekitar 50.000 orang Yahudi tinggal di Spanyol
Dua demonstrasi yang mendukung Palestina terjadi di Madrid dan Barcelona pada akhir pekan.
Jauh dari dunia politik, warga Spanyol seperti Gema Otero, seorang pengusaha wanita yang berbasis di Barcelona, mengatakan warga sipil paling menderita akibat perang Zionis Israel – Hamas.
“Saya tidak terlalu peduli siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya kepada Al Jazeera. “Ada orang-orang di kedua belah pihak yang sekarat dan menderita karena pertikaian yang bisa diselesaikan jika mereka berhenti berperang,” pungkasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
