BOGOR-TODAY.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor telah menyebutkan tiga nama-nama Penanggung Jawab (PJ) Bupati Bogor melalui Rapat Paripurna, Selasa (7/11/2023).
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto selaku pimpinan sidang menyebut satu per satu nama yang akan direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rudy menjelaskan bahwa, sebelumnya ada 10 orang yang telah di usulakan oleh berbagai pihak, hingga akhirnya terpilih tiga nama calon Pj Bupati Bogor.
“Jadi ada 10 nama, DPRD Kabupaten Bogor melalui mekanisme tahapan-tahapan yang sudah kita tempuh bersama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, maka kami mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Bogor,” ujar Rudy di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
Berikut 10 nama-nama yang diusulkan :
1. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Engkus Sutisna
2. Ketua PCNU Kabupaten Bogor, Aim Zaimuddin,
3. Wakil direktur Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Dr. Iman Imanudin
4. Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Bogor, Sutana
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah
6. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Nurdin
7. Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bidang Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Tubagus Chairul Dwi Sapta
8. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro
9. Rislanda Mahiwa, PLH Dirjen Politik dan BUM Direktur Organisasi Kemasyarakatan
10. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kementrian Dalam Negeri, Yebi Ratman
Dengan mengucapkan Bismillah, ia membeberkan tiga nama-nama calon Pj Bupati Bogor yang akan direkomendasikan ke Kemendagri di hadapan para audiens.
Tiga nama calon Pj Bupati Bogor tersebut yakni :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah
2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Nurdin
3. Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bidang Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Tubagus Chairul Dwi Sapta.
Disamping itu, DPRD Kabupaten wajib mengusulkan nama tersebut paling lambat tanggal 8 November 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.***
Penulis : Mutia Dheza Cantika
Bagi Halaman
