Oleh : Heru B Setyawan
PADA musim sosialisasi Pemilu serentak 2024 dan menjelang kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), pastilah banyak poster, umbul-umbul, bendera, sticker, banner dan baliho yang dipasang dipinggir jalan.
Ya perang baliho dan poster yang besar di jalan yang sangat strategis tentunya, termasuk di didunia media sosial (medsos).
Kita positif thingking saja atas fenomena ini, yang pasti untung cuan besar diraih oleh tukang sablon dan percetakan. Meski agak mengurangi keindahan kota akibat banyaknya poster dan baliho yang semrawut ini.
Jika dulu ada julukan jendral baliho, karena jendral ini justru menurunkan balihonya Habib Rizieq Syihab (HRS) yang dianggap arogan dan mengganggu keindahan kota Jakarta sebagai ibu kota negara.
Dengan jargon sang jendral yang sangat terkenal yaitu negara tidak boleh kalah dengan rakyat.
Artinya negara tidak boleh kalah dengan HRS dan FPI, karena waktu itu Satpol PP kalah wibawa dengan HRS dan FPI, sehingga baliho tersebut tetap berdiri dengan kokohnya di banyak temapt di Jakarta.
Akhirnya sang jendral dengan pasukannya menurunkan baliho tersebut, makanya sejak itu sang jendral dapat julukan baru yaitu jendral baliho.
Nah fenomena sekarang kebalikannya, yaitu banyak terpasang baliho dari salah satu pasangan capres dan cawapres di tempat-tempat strategis. Anehnya terpasangnya sangat banyak dan sangat cepat, secepat kilat.
Ada dugaan yang memasang adalah aparat, karena ada yang melihatnya, memang memakai baju preman tapi dari badanya yang tegap, itu diperkirakan seorang aparat.
Bahkan salah satu juru bicara pasangan capres dan cawapres lain dipolisikan gegara mengatakan adanya keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho tersebut.
Seperti biasa alasan klasik, pihak aparat mengatakan jika aparat terlibat pemasangan baliho tersebut atau aparat tidak netral, silahkan dilaporkan, jika ada buktinya.
Ini tidak menyelesaikan masalah, ya mudah saja, kita usut, kan banyak cctv disepanjang jalan. Atau ada bukti lain dari nitizen, nah kita proses dan pihak aparat minta maaf pada rakyat karena kesalahan yang sangat fatal ini.
Mengapa kesalahan fatal karena sebagai salah satu penegak hukum, harusnya menegakkan hukum, ini malah melanggar hukum.
Konsekunsinya hukumnnya justru lebih berat, bukan malah lebih ringan, seperti selama ini yang terjadi. Aparat digaji oleh rakyat kok malah, melukai hati rakyat, sungguh terlalu kata bang haji Oma Irama.
Penulis masih yakin ini hanya oknum, masih banyak aparat yang bertindak netral dan sesuai aturan yang berlaku.
Ayo kita ciptakan kondisi yang konduksif menjelang pilpres ini, sehingga pilpres benar-benar menjadi pesta demokrasi yang mengembirakan rakyat. Jayalah Indonesiaku. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
