Pemkot Bogor Raih Penghargaan Instansi Pemerintah Implementasi RB Tematik Terbaik

“Menjadi kebanggaan juga peningkatan kualitas birokrasi Indonesia mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI) yang memberikan peringkat ke-73 dari 214 negara. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia juga naik, dari semula 64,76 pada 2022 menjadi 55,04 di 2023,” sebutnya.

Namun, hal ini harus menjadi dorongan untuk terus berbenah tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di pemerintahan daerah. Pasalnya, masih terdapat tantangan pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat ini Pemkab atau Pemkot dengan Indeks RB ‘Baik’ baru mencapai 32,68 persen atau baru 166 dari 508 pemkab/pemkot yang ada di Indonesia.

BACA JUGA :  Bidadari dan Pasangan Surga: Bagaimana Islam Memandang Kebahagiaan Abadi bagi Laki-laki dan Perempuan?

Tak hanya itu, lanjut Wapres, reformasi birokrasi juga belum berdampak pada pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi serta masih terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara.

“Ini tantangan nyata yang harus segera diatasi, terutama dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan. Perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang dibangun harusnya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah korupsi secara maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, gubernur dan wali kota harus memastikan tercapainya RB, SAKIP dan Zona Integritas dengan fokus pada empat hal ini. Pertama, memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB, SAKIP dan instansi ZI diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan indikasi, antara lain penurunan korupsi, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua yakni memperkuat secara keberlanjutan orientasi RB berdampak sebagai target kinerja instansi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

BACA JUGA :  Dedie Rachim: Gedung Baru MTsN 1 Kota Bogor Bakal Dongkrak Daya Tampung dan Minat Siswa

“Ketiga yakni melakukan percepatan transformasi birokrasi berbasis digital terintegrasi dan keempat percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik utamanya untuk pengembangan MPP digital,” katanya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News

Halaman:
« 1 2 » Semua

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================