
Menurut Atang, jika APBD Kota Bogor tidak dapat menyerapnya, masih banyak sumber pendanaan lain.
Atang mengatakan, bahwa kalaupun ada opsi wacana yang melibatkan pihak ketiga, hal tersebut tidak menjadi masalah selama prosesnya berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi regulasi yang mengaturnya.
Selain itu, sistem skema operasional dan pengembangan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi pemerintah dan memastikan bahwa pihak ketiga yang dipilih memiliki kapasitas untuk mengelola terminal.
“Yang pasti titik kepentingan utama terminal ini adalah bersih, nyaman, aman, dan kemudian fasilitasnya memadai. Kedua, bagaimana operasional terminal ini bisa berjalan profesional,” tegas Atang.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa rencana anggaran untuk revitalisasi Terminal Bubulak diharapkan dapat direalisasikan melalui APBD Kota Bogor tahun ini.
“Ya, menurut saya harus dianggarkan di APBD, jangan sampai bergantung ke pusat atau provinsi. Terminal Bubulak ini harus dianggarkan APBD Kota,” kata Bima Arya beberapa waktu lalu.
Meski isu penonaktifan Terminal Bubulak sempat mencuat, ia menegaskan bahwa Pemkot Bogor akan tetap mempertahankan Terminal Bublak ke depannya. Hal ini dikarenakan pengoperasian Terminal Bubulak masih sangat produktif dan strategis.
“Harus tetap jadi terminal disana. karena startegis dan keberadaannya juga masih dibutuhkan,” tekannya.
Mengenai opsi pihak ketiga, Bima Arya setuju. Namun, menurutnya, tidak mungkin menggunakan dana CSR karena anggarannya terlalu besar. “Kita bisa bekerjasama dengan pihak swasta,” pungkas Bima Arya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















