Ini Fokus Hery Antasari Usai DPUPR Kota Bogor Ditinggal Rena Da Frina

BOGORTODAY.COM – Kepemimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor yang sebelumnya dipimpin oleh Rena Da Frina telah berganti dan kini dipimpin oleh Atep Budiman, terhitung mulai Kamis, 1 Agustus 2024.

Hery mengatakan, bahwa dirinya akan mengunjungi DPUPR Kota Bogor baik ada pergantian kepemimpinan atau tidak. Terlebih lagi, hari ini, CTLN Ibu Rena Da Frina sudah efektif untuk mengikuti Pilkada 2024.

“Secara aturan dan prosedur maka mengajukan CTLN yang kemudian agar tidak ada kekosongan jabatan maka harus ditunjuk Plt. Plt nya sudah disepakati baperjakat, didapatkan dan lain sebagainya. Tentu dengan berbagai pertimbangan, berbagai opsi dan tidak langsung ditunjuk satu orang,” tutur Hery didampingi Plt Kepala DPUPR Kota Bogor Atep Budiman, Sekretaris DPUPR M Hutri dan Kabid Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan Dian Setiawan.

Hery mengaku, ada beberapa opsi yang dibahas, serta prioritas teknis yang harus diselesaikan selama masa Plt.

“Kemudian akhirnya kami bersepakat pak Atep memegang sebagai Plt di Dinas PUPR, mulai berlaku hari ini tanggal 1 Agustus 2024,” tegasnya.

Hery menjelaskan, bahwa arahannya adalah untuk memastikan bahwa DPUPR terus berkinerja dengan baik, terlepas dari siapa yang memimpin DPUPR, Plt atau bukan.

Menurutnya, banyak hal yang telah dilakukan, baik sebelum dan sesudah beliau resmi ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Bogor, mulai dari Jembatan Otista, jalan R3, dan yang mungkin tidak banyak dilakukan di kota lain, yaitu merapikan dan menurunkan kabel-kabel udara.

“Merapihkan kabel udara itukan susah, yang susah itu bukan teknis menurunkannya, tapi bagaimana berkoordinasi dengan pemilik kabel-kabel itu. Nah ternyata Kota Bogor mampu dibawah kepemimpinannya bu Rena, saya mengapresiasi dan meminta pak Atep melanjutkan itu, minimal pertama bertahap dari ring nol dulu di Bogor Tengah dan sekitarnya,” jelasnya.

Hery juga membahas jadwal teknis untuk menyelesaikan detail spasial RDTR, beberapa WP yang belum selesai, dan apa yang harus dilakukan agar dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.

Karena hal ini mempengaruhi semua bagian dari RDTR, hal ini mempengaruhi perizinan dan menunda banyak investasi, sehingga pendapatan Kota Bogor sangat tertunda.

“Jadi yang belum yaitu WP bagian B,C dan E. Kalau kegiatan-kegiatan rutin, karena ditengah tahun saya arahannya melaksanakan dengan baik, lancar, sesuai administrasi, prosedur kemudian prinsip-prinsip akuntable dan juga integritas untuk dijaga,” pungkasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News