“KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan jumlah DPT yang memiliki hak suara sebanyak 3,9 juta lebih, dan kami harus memastikan DPT itu berKTP asli Kabupaten Bogor bukan hasil rekayasa,” kata dia.
Didampingi Sekjen Bradja, Sona Pernandi memaparkan, bahwa relawan Jaro Ade yang berprofesi pengacara itu memiliki struktur yang jelas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga beberapa divisi.
“Bradja memiliki divisi bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penindakan dan pencegahan, bidang informasi, investigasi dan data, kemudian ada divisi bidang hukum dan SDM,” papar Sona.
Dia menambahkan, anggota Bradja tersebar di 40 kecamatan se Kabupaten Bogor, dimana tugas para anggota untuk melakukan mitigasi dan pemantauan adanya indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan bupati Bogor.
“Kami menyebarkan anggota Bradja disetiap kecamatan, dan bertugas untuk memantau kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dan jika ditemukan pelanggaran, kami langsung bertindak,” tandasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
