Komisi II Tegaskan Perumda Trans Pakuan Komitmen Kelola BisKita

BOGORTODAY.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor.

Hal itu dikatakan dalam rapat kerja (Raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan dan dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, pada Selasa (22/10/2024).

Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut tentunya akan merugikan Perumda Trans Pakuan.

“Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah,” kata Rusli.

Rusli menyebutkan bahwa Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari, sehingga Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang oleh Kodjari.

Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen dari Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru.