“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat upaya antikorupsi di wilayah pemerintah daerah Jawa Barat. KPK akan memastikan semua proses yang dikerjakan oleh OPD tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan malah merugikan negara,” ujar Bahtiar.
Ia juga menyampaikan bahwa KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah merancang langkah-langkah pencegahan di setiap OPD melalui evaluasi MCP dan SPI.
Bahtiar menekankan, pentingnya kolaborasi dari semua pihak dalam mencapai target nilai MCP dan SPI di akhir tahun 2024.
“Kami di sini untuk membantu melakukan perbaikan pada capaian delapan area di MCP, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami memohon tiap pemerintah daerah agar membentuk tim akselerasi untuk memenuhi indikator dan subindikator MCP agar lebih baik,” ucapnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi yang diselenggarakan secara daring tersebut diikuti oleh 11 Pemerintah Daerah di Jawa Barat, dan secara luring turut dihadiri oleh berbagai OPD di Kota Bogor.
Melalui rapat tersebut, KPK mendorong pemerintahan yang lebih transparan, dengan harapan tercapainya pemerintahan daerah yang bebas korupsi dan lebih baik dalam tata kelolanya di masa mendatang.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
