Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) Geruduk Kantor Bawaslu Jember, Desak Pemecatan Ketua Panwascam Sumberbaru

BOGORTODAY.COM – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) melakukan aksi protes besar-besaran di depan kantor Bawaslu Jember pada Rabu (13/11/2024).

Aksi ini digelar sebagai bentuk kecaman terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jovita, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sumberbaru, yang dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Peserta aksi yang mayoritas terdiri dari warga dan tokoh masyarakat Jember, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Panwascam Sumberbaru yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mereka menuntut agar Bawaslu segera memecat Jovita karena dianggap telah secara terang-terangan melanggar kode etik dan mengancam akan menghadapi siapapun yang menentangnya.

“Jovita terang-terangan melakukan pelanggaran, bahkan berujar akan menghadapi langsung kalau ada apa-apa. Kami minta Bawaslu panggil sekarang juga,” tegas Novi, salah satu peserta aksi, yang meminta agar Bawaslu segera bertindak tegas terhadap Jovita.

Selain itu, para peserta aksi juga mengungkapkan kekesalan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara pemilu lainnya di wilayah Jember, seperti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Mereka menduga bahwa beberapa oknum penyelenggara pemilu terlibat dalam kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu.

“Hampir di semua kecamatan di Jember ini PPK dan PPS melanggar etik. Bukti-buktinya ada. Harusnya Bawaslu bersikap tegas. Harusnya yang terbukti melanggar disanksi tegas, bukan hanya disanksi teguran,” ujar Novi menambahkan.

Koordinator lapangan aksi tersebut, Adil Satria Putra, lebih keras dalam menyuarakan tuntutannya. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut telah mencederai demokrasi dan merusak integritas pemilu.

“Mereka telah mencederai demokrasi, penghianat demokrasi, harus ditindak tegas, harus dipecat agar demokrasi di Jember tetap terjaga,” serunya.

Menanggapi desakan para peserta aksi, Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, berusaha meredakan ketegangan dengan menjanjikan tindak lanjut terhadap masalah ini.

“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya saat menemui para peserta aksi.