
Tak lama setelah itu, Yoon mencabut keputusan darurat militer tersebut, namun kemarahan masyarakat tidak langsung mereda. Warga Korea Selatan mulai menyerukan agar Yoon mundur dari jabatannya, menyalahkan kebijakan tersebut sebagai pemicu kekacauan dan ketidakstabilan.
Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Namun, upaya tersebut gagal setelah PPP memilih untuk walk out, sehingga pemungutan suara tidak mencapai ambang batas yang diperlukan untuk memakzulkan presiden.
Presiden Yoon Suk Yeol kini juga menghadapi ancaman serius terkait tuduhan pengkhianatan terhadap negara, yang berhubungan dengan kebijakan darurat militer yang dikeluarkannya. Dalam kasus ini, Yoon dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah.
Polemik ini mengundang perhatian luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional, yang mengawasi perkembangan situasi politik di Korea Selatan.
Seiring dengan rencana pengunduran dirinya yang tengah dibahas, nasib politik Yoon Suk Yeol akan sangat bergantung pada perkembangan pertemuan-pertemuan politik dan keputusan akhir dari PPP serta parlemen.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















