“Komitmen kepala daerah terpilih yang semestinya mendukung keberlanjutan program tersebut. Kemendagri akan mengundang semua kepala daerah dan Kemenhub dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) supaya praktek baik ini terus berlanjut. Kalau butuh perbaikan akan diperbaiki bersama,” jelasnya.
Menurutnya, di Kota Bogor sendiri, polemik BisKita Trans Pakuan semestinya tidak terjadi. Karena layanan ini seharusnya masih mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat selama beberapa tahun ke depan. Apalagi APBD belum memungkinkan untuk meneruskan program BTS. Ia menduga penghentian terjadi akibat adanya persoalan koordinasi komunikasi antara Pemkot Bogor dan Kemenhub.
“Saya dapat informasi pak Wali Kota Terpilih, Dedie A Rachim sudah menghubungi dan bertemu langsung Menhub dan mereka sepakat Program BTS di Kota Bogor akan dilanjutkan. Saya juga telfon langsung Pak Wamnenhub, Suntana dan beliau sampaikan bahwa kembali akan dilanjutkan. Tapi karena kemarin sempat ada keputusan tidak ada kelanjutan, maka perlu ada penyesuaian anggaran,” kata Bima.
Bima berharap proses penyesuaian anggaran yang berimbas pada penghentian sementara operasional Biskita Transpakuan tidak berlangsung lama. Untuk warga Kota Bogor bersabar untuk sementara waktu dan memanfaatkan layanan Bus Transisi yang telah disediakan Pemkot Bogor untuk sementara waktu.
“Saya meminta Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari senantiasa memonitor kondisi ini agar masyarakat tidak terlalu lama mengalami kesulitan terkait transportasi umum,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
