Sorotan terhadap Pengawasan Pendidikan di Tingkat SMA
Kasus pungli ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai sistem pengawasan sekolah tingkat SMA di Jawa Barat. Sejak pengelolaan SMA dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengawasan dianggap kurang optimal. Ridwan menilai lemahnya pengawasan menjadi celah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan praktik yang merugikan masyarakat.
“Ini kebanyakan di SMA, jadi jangan sampai karena pengawasan kurang, akhirnya malah banyak sekolah yang memanfaatkan minimnya pengawasan itu,” kritiknya.
Ridwan menyarankan agar pengawasan terhadap sekolah tingkat SMA dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Menurutnya, jika pengawasan berada di tingkat kabupaten, DPRD dan pemerintah daerah akan lebih mudah mengontrol dan mencegah praktik-praktik yang merugikan tersebut.
“Kalau dikembalikan ke Kabupaten kan kita enak mengawasinya. Ini harus segera ada terobosan agar sekolah tingkat SMA ini bisa dikelola kembali oleh Kabupaten,” ujarnya.
Tuntutan Perbaikan dan Transparansi
Kasus ini menjadi sorotan penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. Ridwan mendesak agar pihak sekolah transparan dalam mengelola dana dan lebih memaksimalkan anggaran yang sudah tersedia. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan dan segera mengevaluasi pengelolaan sekolah menengah atas.
Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kesejahteraan guru dan kelancaran operasional sekolah harus diupayakan tanpa membebani siswa dan orang tua melalui pungutan liar. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
