Tim Transisi Dedie-Jenal Kumpulkan Pejabat Pemkot Bogor di Posko Kemenangan, Pengamat Nilai Tak Etis

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Kampus Universitas Djuanda Bogor, Undang Suryatna mengatakan, jika setelah ditetapkannya paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, untuk memuluskan pergantian kepemimpinan dari Penjabat (Pj) Walikota ke paslon terpilih, tentu wajar saja jika melakukan proses atau membentuk tim transisi.

“Tetapi kurang etis kalau mengundang atau mengumpulkan para pimpinan OPD, camat, pejabat setda hingga pimpinan perumda di posko pemenangan paslon. Akan lebih elok apabila mengajukan permohonan kepada Pj Wali Kota untuk mengumpulkan pejabat daerah di Balai Kota Bogor atau tempat lain di lingkungan kantor pemerintahan. Kemudian, paslon terpilih secara formal diundang oleh Pj Wali Kota untuk berdialog dengan para pejabat daerah yang diundang,” papar Undang, Minggu (26/1/2025).

Undang yang juga Dosen Fisip ini menambahkan, karena para pimpinan OPD, Camat dan pejabat lainnya diluar perumda adalah ASN. Jika, dikumpulkan di posko pemenangan khawatir akan timbul kesan ASN tidak netral atau berpolitik praktis, sehingga netralitas ASN bisa dipertanyakan.

“Lagi pula pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di MK, berdasarkan hasil RDP komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, dipercepat secara serentak tanggal 6 Februari 2025,” tutup Undang yang diketahui mantan Komisioner KPU Jawa Barat ini.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel