Jembatan Tambelan Putus Akibat Banjir, Warga Terhambat Akses dan Logistik di Pekalongan

BOGORTODAY.COM – Jembatan Tambelan atau yang dikenal juga dengan nama Jembatan Jimat II yang terletak di Desa Kayupuring, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, putus akibat luapan banjir Sungai Welo pada Senin (20/1/2025) sore lalu.

Sebagian besar jembatan ambruk, terutama bagian pondasinya, yang tergerus oleh derasnya aliran air sungai.

Menurut Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pekalongan, Faruk, jembatan yang panjangnya 24 meter dan lebar 5 meter itu memiliki bentang sungai sekitar 40 meter.

Namun, bentang sungai tersebut terlalu panjang untuk jembatan darurat bailey yang panjangnya hanya 30 meter. Hal ini menjadi kendala dalam pemasangan jembatan darurat untuk menghubungkan kembali dua wilayah yang terpisah oleh Sungai Welo.

“Bentang sungainya jadi sekitar 40 meter, karena tebing sungai tergerus banjir. Padahal panjang (jembatan darurat) bailey di bawah 30 meter, makanya belum bisa dipasang di bentang sungai itu,” ujar Faruk pada Rabu (29/1/2025).

Jembatan Tambelan memiliki peran vital, baik untuk mobilitas warga maupun untuk transportasi logistik. Selain menjadi akses utama menuju pusat Kabupaten Pekalongan, jembatan ini juga sangat penting untuk mengirimkan alat berat ke wilayah Petungkriyono.

Wilayah ini sebelumnya dilanda tanah longsor, dan jembatan Tambelan menjadi jalur penting untuk pengiriman bantuan dan alat berat. Dengan putusnya jembatan ini, akses ke wilayah tersebut terhambat, yang tentunya memperburuk kondisi pasca-bencana.

Sebagai akibat dari putusnya jembatan utama, warga Desa Kayupuring kini terpaksa memutar melalui Banjarnegara untuk mencapai wilayah Pekalongan maupun Petungkriyono.

Warga setempat mencoba membangun jembatan darurat bambu, namun jembatan tersebut sangat rawan terbawa arus ketika terjadi hujan deras dan banjir susulan, mengingat jaraknya yang sangat dekat dengan permukaan air Sungai Welo.

Bambang Prasetyo, pengurus RT 09 RW 05 Dukuh Tembelan, Desa Kayupuring, mengatakan bahwa jembatan darurat bambu itu sangat rentan terhadap banjir. “Jembatan darurat itu rawan tersapu air jika sewaktu-waktu terjadi banjir,” ujarnya.

Untuk mengatasi kesulitan distribusi barang dan kebutuhan sehari-hari, warga setempat mulai menggunakan sistem katrol gantung dengan tambang untuk menyalurkan bantuan ke sisi seberang sungai.

Bambang menjelaskan bahwa sejak lima hari terakhir, donasi berupa katrol gantung telah digunakan untuk memindahkan barang-barang, seperti bahan makanan, ke wilayah Dukuh Tembelan yang terisolasi.

“Kami gunakan katrol gantung ini untuk menyalurkan bantuan ke warga Dukuh Tembelan. Mereka sampai saat ini masih sulit mencari bahan-bahan makanan karena jembatan utama ini putus. Akses ke Petungkriyono tidak bisa, ke bawah (Pekalongan) juga tidak bisa,” jelas Bambang.

Desa Kayupuring terletak di posisi strategis, menghubungkan wilayah Petungkriyono dan Pekalongan, namun kini akses dari kedua arah terputus. Warga setempat kini menghadapi kesulitan besar dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka.

Akses ke ladang dan sawah terhambat, dan petani kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pertanian, seperti pupuk dan benih. Dengan tidak berfungsinya sistem irigasi akibat putusnya jembatan, aktivitas pertanian pun terancam mengalami keterlambatan.

“Bertani saat ini tidak mungkin, karena irigasi nggak ada. Pertanian padi sawah mulai tanam pasti mundur,” ungkap Bambang yang menunjukkan dampak langsung dari bencana ini terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Warga Desa Kayupuring kini berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini dengan membangun jembatan permanen atau menyediakan jembatan darurat yang lebih kokoh untuk menghubungkan kembali daerah mereka dengan Pekalongan dan Petungkriyono.

Selain itu, upaya perbaikan jembatan harus dilakukan dengan memperhatikan ketahanan terhadap bencana alam, mengingat wilayah ini rentan terhadap bencana banjir dan longsor.

Perhatian terhadap infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah rawan bencana seperti Desa Kayupuring sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lagi isolasi yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta agar distribusi bantuan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan segera merespons dengan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini, baik dengan membangun jembatan sementara atau dengan perbaikan jembatan permanen agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel