Oleh: Heru B Setyawan (Pemerhati & Aktivis Pendidikan)
HEBOH berita di media tentang larangan sekolah mengadakan study tour oleh Kang Dedy Mulyadi (KDM) gubernur terpilih Jawa Barat.
Komite Sekolah SMAN 6 Depok memutuskan tetap menyelenggarakan study tour ke Bali meski ada larangan dari Kang Dedi Mulyadi. Kegiatan study tour ke Bali tersebut mewajibkan siswa membayar Rp3,5 juta.
Suara yang pro dengan study tour dari pihak SMAN 6 Depok beralasan di kegiatan study tour ke Bali tersebut siswa belajar PPKN, bukan sekadar jalan-jalan.
Sementara suara yang kontra, menurut KDM sebagian orang tua ada yang protes dengan biaya tersebut yang mahal, sehingga keberangkatan. Ia menekankan, untuk belajar PPKN siswa tidak perlu sampai jauh pergi ke Bali.
KDM menambahkan,”Membantu orang tua membereskan rumah itu PPKN, berkunjung ke rumah tangga siapa tahu tidak punya beras itu juga PPKN.” ujarnya.
Pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (UU RI No. 10 Tahun 2009).
Menurut penulis kedua-duanya benar dengan alasannya masing-masing, pihak SMAN 6 Depok tidak mungkin untuk membatalkan study tour yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pastilah berhubungan dengan pihak biro perjalanan sebagai Event Organisation (EO), pihak transportasi bus, pihak hotel , pihak tiket dan pihak catering.
Sedang KDM itu memang orangnya terkenal spontan, merakyat, suka terjun langsung ke masyarakat, dermawan, peduli dengan wong cilik, pokoknya gas pol dan sat set. Apalagi selama ini Kang Dedi Mulyadi ini sangat aktif bermedsos di youtube, hampir tiap hari muncul dengan tema kekinian.
Nah kata kuncinya sekarang adalah, pihak sekolah harus lebih hati-hati lagi jika akan mengadakan study tour lagi, misal bagi peserta didik yang kurang mampu untuk diberi keringanan harga.
Cara yang ke 2 yaitu diberi subsidi untuk peserta didik yang kurang mampu, dengan harga yang berbeda lebih mahal untuk peserta didik yang mampu.
Sedang untuk KDM, agar ekstra hati-hati, karena sekarang KDM sudah menjadi seorang pejabat publik yaitu gubernur. Karena setiap perkataan dan tindakan seorang pejabat publik akan dikritisi oleh rakyatnya. Dan setiap kebijakan pejabat publik itu akan berpengaruh terhadap rakyatnya.
Ayo tetap kreatif dan gas pol untuk terus memajukan pendidikan di Jabar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jayalah Indonesiaku.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















