Menurutnya, kegiatan ini bentuk komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
“Peluncuran Indikator IPKD dan MCP Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh Pemerintah pusat, provinsi dan daerah se-Indonesia untuk terus berusaha mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” tandasnya. (* / Gistin Iliyyin)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
