Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian.
Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya.
“Perusahaan sudah membayar pajak,” tegasnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta akselerasi program-program unggulan daerah.
Ketua DPRD Kota Bogor juga menyoroti perlunya dukungan provinsi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, terutama dalam aspek transportasi dan tata ruang perkotaan.
“Saya berkeyakinan bahwa pertemuan ini mampu menghasilkan hubungan yang kompak secara vertikal sehingga kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat semakin mudah tercapai,” tutup Adityawarman Adil.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
