Ketua DPRD Kabupaten Bogor Dukung Penataan PKL: Harus Tertib, Manusiawi, dan Tanpa Kekerasan

BOGORTODAY.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah pasar, terutama di kawasan strategis seperti Cibinong.

Namun, ia menekankan bahwa proses penataan harus dilakukan secara tertib, manusiawi, dan disertai solusi nyata bagi para pedagang.

“Kami dari DPRD tentu sangat mendukung penertiban pasar yang memang seharusnya tidak menjadi tempat berjualan. Apalagi kawasan Cibinong adalah pusat pemerintahan dan pintu masuk Kabupaten Bogor,” ujar Sastra kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Meski mendukung, Sastra mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan penataan tanpa perencanaan matang, khususnya terkait penyediaan lokasi relokasi bagi para pedagang yang terdampak.

“Jangan sampai pedagang digusur tapi pemerintah belum menyiapkan tempat. Itu justru akan menimbulkan masalah sosial,” tegasnya.

Ia menyoroti fakta bahwa masih ada beberapa pasar di Kabupaten Bogor, termasuk yang dikelola oleh Perumda Pasar Tohaga, yang memiliki kios belum terisi. Hal ini menurutnya bisa dimaksimalkan sebagai tempat relokasi.

Sastra juga mendorong Pemkab Bogor agar menjalin koordinasi erat dengan pengelola pasar, aparat kepolisian, dan Kodim setempat guna memastikan proses relokasi berjalan aman dan tertib.

Tak hanya itu, ia mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi yang intensif kepada para PKL agar proses penataan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah.

“Kami sampaikan tadi, jangan ada tindakan kekerasan. Sosialisasikan dulu secara baik agar masyarakat tidak merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang jelas,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto juga telah menegaskan bahwa penataan PKL bukan merupakan bentuk penggusuran, melainkan langkah terencana untuk menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan hak para pedagang.

“Penataan ini akan kita lakukan secara bertahap. Kita telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada para pedagang,” ucap Rudy.

Ia memastikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kantong-kantong lokasi berjualan yang layak, agar para pedagang tetap dapat menjalankan kegiatan ekonominya tanpa mengganggu ketertiban umum.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel