Proyek Underpass Kebon Pedes Digarap Pemprov Jabar, Masuk RKPD 2026

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan pembangunan underpass di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kebon Pedes, Tanah Sareal, tidak lagi menjadi wewenangnya. Proyek strategis itu kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR).

Keputusan pengalihan ini disepakati dalam forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jabar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi, menyampaikan bahwa infrastruktur ini menjadi prioritas dalam usulan daerah ke provinsi.

“Salah satu yang kami usulkan saat itu adalah pembebasan lahan untuk underpass Kebon Pedes. Hasilnya, rencana itu akan menjadi belanja langsung Dinas BMPR Jabar karena wilayah ini masuk ruas jalan provinsi,” ungkap Rudy kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Namun, kendati proyek ini bukan lagi dikelola langsung oleh Pemkot, Pemkot Bogor berkomitmen mengawal setiap tahapan perencanaan agar masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

Menurut Rudy, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor akan segera menjalin komunikasi formal dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar anggaran proyek ini bisa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

“PUPR akan bersilaturahmi dan mengirimkan surat resmi ke Gubernur. Kami juga akan menyerahkan Detail Engineering Design (DED) yang sudah kami buat ke Dinas BMPR agar direview dan ditindaklanjuti,” ujar Rudy.

Lebih jauh, Rudy menekankan pentingnya proyek ini bukan hanya dari sisi konektivitas, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat. Titik perlintasan di Kebon Pedes kini menjadi simpul kemacetan dan rawan kecelakaan karena tingginya frekuensi kereta Commuter Line Jabodetabek yang melintas setiap 3–4 menit sekali.

“Di jam sibuk, titik tersebut menjadi langganan macet panjang. Kami juga mempertimbangkan keselamatan warga karena di JPL itu sering kali terjadi kecelakaan akibat arus lalu lintas yang padat dan perilaku pengendara yang tidak disiplin,” jelas Rudy.

Pemkot Bogor juga akan memperkuat komunikasi dengan Pimpinan serta Anggota DPRD Jawa Barat untuk memastikan dukungan politik terhadap keberlanjutan proyek ini. Sebab, meskipun secara administratif proyek ini sudah dialihkan, pemangku kepentingan di Kota Bogor tetap berkepentingan dengan hasil akhirnya.

“Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik. Underpass Kebon Pedes adalah kebutuhan mendesak warga yang setiap hari terjebak di titik ini. Kami akan terus kawal agar proyek ini benar-benar terealisasi,” tegas Rudy.